Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Promosikan Islam Toleran, Indonesia Undang 50 Ulama dari Berbagai Negara

Kompas.com - 05/04/2018, 13:07 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengundang 50 ulama dari berbagai negara untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Bogor, Jawa Barat.

Dalam acara itu, Indonesia akan mempromosikan kepada dunia Islam yang moderat dan toleran.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai penyelenggaraan acara tersebut.

Acara itu rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor, pada 1 Mei 2018.

Acara kemudian dilanjutkan di Hotel Novotel Bogor dan akan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 3 Maret.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari penunaian mandat pada kami, utusan khusus Presiden," kata Din kepada wartawan usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Din mengatakan, dalam butir ketiga Keppres pengangkatannya, ia bertugas untuk melakukan promosi Islam Wasathiyah. Islam Wasathiyah adalah islam berdasarkan prinsip rahmatan lil alamin.

"Islam yang mendekatkan jalan tengah dengan kriteria moderat, toleran, tenggang rasa, terbuka dan lain sebagainya," ucap Din.

Din mengatakan, 50 ulama yang diundang ke Indonesia berasal dari berbagai negara Islam di belahan dunia.

Bahkan, ada juga ulama yang berasal dari negara yang bukan mayoritas Islam, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan Cina.

Dari dalam negeri, akan diundang juga sekitar 50 ulama yang mewakili berbagai organisasi.

"Semua kalangan, semua kelompok kita undang apapun kategorinya, apapun mahzab," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com