Kawal Sengketa Pemilu, Airlangga Ingin Bakumham Golkar Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ingin keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar diperkuat untuk mengawal sengketa Pemilu 2019.

Setidaknya, Airlangga melantik 65 orang sebagai pengurus baru Bakumham DPP Partai Golkar.

"Kami melihat ke depan berbagai tantangan di tahun politik ini sangat membutuhkan kerja besar dari bidang hukum untuk mengawal Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2019," ujar Airlangga di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ia juga berharap agar Bakumham Partai Golkar mampu menyediakan bantuan layanan hukum untuk membela kepentingan kader Partai Golkar dan seluruh masyarakat di Indonesia.

"Bakumham juga untuk advokasi masyarakat yang mencari keadilan. Itu nanti masyarakat bisa menghubungi Bakumham di kantor-kantor Partai Golkar," kata Airlangga.

(Baca juga: Golkar Targetkan 65 Persen untuk Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019)

Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menjelaskan, rapat konsolidasi dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh 33 provinsi perwakilan Bakumham. Sementara satu provinsi lainnya, Papua Barat, tidak bisa menghadiri rapat tersebut.

"Rapat dihadiri kurang lebih 150 peserta dan telah mengeluarkan beberapa hasil rekomendasi, yang pasti teman-teman ingin mengkonsolidasikan rapat pertama ini untuk pemenangan pileg dan pilpres," kata Adies.

Menurut Adies, ke depannya akan digelar rapat lanjutan konsolidasi Bakumham untuk fokus pada pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019.