Mahyudin Sebut Golkar Bentuk Tim Bahas Pergantian Dirinya di MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membenarkan partainya, Golkar, membentuk tim negosiasi untuk berdiskusi dengan dirinya terkait pergantian Pimpinan MPR.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menunjuk Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soharto untuk menggantikan Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR.

Namun, kata Mahyudin, ia belum bertemu dengan tim tersebut hingga saat ini. Ia pun tetap enggan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan MPR.

"Ya belum (ketemu) sih, tapi saya kira dalam politik itu banyak hal yang bisa terjadi. Saya menghargai dan menghormati apa yang diputuskan DPP, bagaimana nanti kita lihat nanti sesuai mekanisme," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca juga : Ketua MPR: Mahyudin Bisa Diganti, Kalau Dia Mengundurkan Diri

Ia menegaskan dirinya tak pernah melanggar perintah partai terkait pergantian Pimpinan MPR. Namun, ia hanya meminta partai mengikuti mekanisme yang semestinya dalam pergantian Pimpinan MPR.

Sebab, menurut dia, berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Pimpinan MPR hanya bisa diganti jika meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Ia pun mempersilakan Golkar mencopot dirinya dari Pimpinan MPR namun ia kukuh untuk tak mengundurkan diri.

Baca juga : Airlangga Bantah Iming-Imingi Mahyudin Kursi Menteri

"Saya tidak pernah tidak menuruti masalah pencopotan. Yang saya tidak lakukan adalah disuruh mengundurkan diri. Bukan menolak pencopotan. Kalau mau saya dicopot silakan saja, diproses sesuai hukum dan aturan berlaku," ujar Mahyudin.

"Saya menolak kalau dipaksa mengundurkan diri, ya saya masa disuruh bunuh diri harus mau. Kalau bertentangan dengan harga diri dan norma yang ada kenapa harus mau," lanjut Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar itu.