Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Terbuka jika Gatot Nurmantyo Mengajukan Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 02/04/2018, 13:34 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan bahwa partainya bersikap terbuka jika mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajukan diri sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Gatot Nurmantyo telah memasuki masa pensiun pada Sabtu (31/3/2018) dan terbuka kesempatan untuk terjun ke dunia politik.

"Iya, pokoknya kalau sudah purnatugas itu sangat terbuka. Untuk kader dan sebagainya, saya kira welcome (terbuka) saja," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Meski demikian, lanjut Fadli, Gatot belum menyatakan kesediannya bergabung dengan Partai Gerindra.

(Baca juga: Menanti Langkah Politik Gatot Nurmantyo Setelah Resmi Pensiun...)

Namun, tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan menerima Gatot jika berniat bergabung dan sejalan dengan cita-cita perjuangan partai.

"Kalau dalam masa purnatugas ini ada satu keinginan dan sebagainya itu tergantung beliau. Nah, kalau dari Partai Gerindra kan jelas, siapa pun yang mau bergabung dan sejalan dengan platform perjuangan gerindra pasti welcome, termasuk Pak Gatot," ucap Fadli Zon.

Fadli mengatakan, saat ini Partai Gerindra belum memutuskan siapa figur yang akan menjadi cawapres Prabowo.

Selain itu, nama-nama kandidat yang muncul juga masih harus didiskusikan dengan partai calon koalisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pasti mempertimbangkan segala faktor, termasuk elektabilitas, kapabilitas, kapasitas, dan lain-lain," kata Fadli.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan Prabowo akan memutuskan untuk tidak maju dan mendorong nama lain sebagai capres, Fadli membantah.

Menurut Fadli, keputusan Prabowo terkait pencalonan akan sejalan dengan keinginan seluruh kader partai.

"Kalau cawapres, kami nanti akan diskusikan dengan calon mitra partai koalisi. Jadi, siapa pun yang kami putuskan, ya, kami terima. Namun, untuk urusan calon presiden, kami akan mendukung Pak Prabowo," kata Wakil Ketua DPR itu.

(Baca juga: Gatot Nurmantyo: Mulai Hari Ini, Saya Punya Hak Memilih dan Dipilih)

Belakangan nama Gatot disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Prabowo. Mantan Kepala Staf TNI AD itu juga diberitakan pernah bertemu Prabowo.

Setelah pensiun, Gatot menyatakan akan tetap mengabdi kepada negara di bidang yang lain.

Saat ini, sebagai purnawirawan, Gatot memiliki kesempatan yang sama dengan warga sipil lainnya. Karena itu, ia menyatakan, banyak bidang pengabdian baginya selepas pensiun yang bisa dikerjakan.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil, dan warga negara RI lainnya, termasuk memiliki hak memilih dan hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata Gatot melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Kompas TV Gatot Nurmantyo menyatakan siap dicalonkan sebagai presiden di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com