Mensos Idrus Marham Hadir di Pengadilan Jelang Tuntutan Setya Novanto

Kompas.com - 29/03/2018, 11:00 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Sosial Idrus Marham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham tampak hadir di ruang sidang utama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Idrus menghadiri sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Saya diajari sejak kecil dan juga diajari agama, kalau ada saudara kita kena masalah, ya kita harus datangi. Hari ini adalah tuntutan, ya saya datang. Saya kira itu saja," ujar Idrus saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Idrus mengaku sering menjenguk Novanto di rumah tahanan. Menurut dia, kedatangannya tidak terkait urusan politik, namun sekadar memberikan dukungan terhadap Novanto untuk menjalani proses hukum.

(Baca juga : Jika JC Tak Dikabulkan, Setya Novanto Terancam Tuntutan Maksimal)

Idrus meminta Novanto tabah dan siap untuk menerima apapun tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya, hari ini adalah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Novanto sebelumnya didakwa mengintervensi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Mantan ketua fraksi Partai Golkar itu diduga mengatur proses lelang dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Perbuatannya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

(Baca juga : 10 Kesaksian Dokter dan Perawat soal Rekayasa Medis Setya Novanto)

Dalam surat dakwaan, Novanto disebut menerima uang 7,3 juta dollar Amerika Serikat

Selain itu, dalam dakwaan, Novanto disebut menerima sebuah jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga 135.000 dollar AS.

Kompas TV Dua anak Setnov yakni Reza Herwindo dan Dqina Michaela diperiksa KPK.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X