Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Pak Jokowi Incumbent, Peluangnya Besar

Kompas.com - 27/03/2018, 16:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, partainya masih belum memutuskan untuk mendukung kembali Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019. Namun, ia mengatakan PAN tentu tetap membuka opsi untuk mendukung Jokowi.

Ia menilai selaku petahana Jokowi memiliki peluang yang besar untuk menang di Pemilu 2019.

"Penjajakan dulu, ketemu-ketemu dulu. Pak Jokowi tentu kan peluangnya incumbent besar, menjadi pertimbangan," kata Zul, sapaannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

(Baca juga: PPP: Gandeng Ketum Partai di Depan Publik, Jokowi Tidak Sedang Seleksi Cawapres)

Kendati demikian, penjajakan yang dilakukannya dengan Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tak hanya sebatas membahas calon wakil presiden.

Menurut dia, hal itu akan menjadi pertimbangan semua partai yang tergabung dalam masing-masing koalisi, sehingga tak bisa diputuskan oleh dua pihak.

Ia menambahkan di bulan ini telah banyak melakukan pertemuan informal membahas koalisi di Pemilu 2019. Ia memprediksi hingga sebulan ke depan akan banyak terjadi pertemuan informal di antara seluruh partai.

(Baca juga: Akankah Kepercayaan Diri Cak Imin Jadi Kunci Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019? )

"Saya ketemu Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang lain-lain. Saya, bulan ini, saya sudah katakan, pertemuan-pertemuan informal saya kira bulan ini, bulan depan saya kira sudah delegasi kaya diplomasi resmi bahasa kerennya, jadi formal (pertemuannya)," kata dia.

"Jadi nanti mungkin saya bawa tim dari PAN ke partai lain, mungkin sudah resmi tapi bulan ini penjajakan dulu," lanjut dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com