Survei Ombudsman: Indeks Persepsi Maladministrasi Bali Terendah, Riau Tertinggi

Kompas.com - 27/03/2018, 14:28 WIB
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala (tengah) dan dua stafnya dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (27/3/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusAnggota Ombudsman Adrianus Meliala (tengah) dan dua stafnya dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (27/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dirilis Ombudsman menunjukkan, Provinsi Bali menjadi daerah dengan indeks terendah terjadinya maladministrasi.

Survei ini dilakukan di 11 kabupaten dan 11 kota di 11 provinsi di Tanah Air pada 2017.

Daerah yang disurvei adalah Provinsi Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Babel, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

Suvei dilakukan dengan metode penelitian quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 3.080 orang, yang ditemui secara langsung di unit layanan Disdukcapil, rumah sakit pemerintah, sekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas negeri.

Baca juga : Duga Ada Maladministrasi, ACTA Akan Lapor Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman

Selain itu, di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten dan kota di 11 provinsi tersebut.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, ada dua dimensi yang diteliti dalam survei ini.

Pertama, mengenai penyimpangan standar pelayanan yang indikatornya penundaan berlarut, permintaan imbalan, dan penyimpangan prosedur.

Kedua, dimensi penyimpangan perilaku yang indikatornya tidak kompeten, tidak patut, dan diskriminasi pelayanan.

Namun, variabel dalam Inperma merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). Oleh karena itu, Ombudsman menggunakan analisis faktor dengan rumus Z-score.

Baca juga : Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi oleh Polisi pada Pemeriksaan Saksi Kasus Novel

Hasilnya, Bali mendapatkan skor Inperma total -0,539. Skor ini merupakan skor terendah. Artinya, kasus maladminstrasi yang terjadi di Bali paling rendah dibanding 10 provinsi lain.

"Daerah terendah dalam artian persentasenya tidak ada maladministrasi itu ada di Bali. Artinya Bali lebih bagus, tidak ada maladministrasi," kata Adrianus dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X