Survei Ombudsman: Indeks Persepsi Maladministrasi Bali Terendah, Riau Tertinggi

Survei ini dilakukan di 11 kabupaten dan 11 kota di 11 provinsi di Tanah Air pada 2017.

Daerah yang disurvei adalah Provinsi Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Babel, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

Suvei dilakukan dengan metode penelitian quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 3.080 orang, yang ditemui secara langsung di unit layanan Disdukcapil, rumah sakit pemerintah, sekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas negeri.

Selain itu, di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten dan kota di 11 provinsi tersebut.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, ada dua dimensi yang diteliti dalam survei ini.

Pertama, mengenai penyimpangan standar pelayanan yang indikatornya penundaan berlarut, permintaan imbalan, dan penyimpangan prosedur.

Kedua, dimensi penyimpangan perilaku yang indikatornya tidak kompeten, tidak patut, dan diskriminasi pelayanan.

Namun, variabel dalam Inperma merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). Oleh karena itu, Ombudsman menggunakan analisis faktor dengan rumus Z-score.

Hasilnya, Bali mendapatkan skor Inperma total -0,539. Skor ini merupakan skor terendah. Artinya, kasus maladminstrasi yang terjadi di Bali paling rendah dibanding 10 provinsi lain.

"Daerah terendah dalam artian persentasenya tidak ada maladministrasi itu ada di Bali. Artinya Bali lebih bagus, tidak ada maladministrasi," kata Adrianus dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Kepulauan Babel mendapat skor -0,31607, Jawa Tengah -0,18033, Kalimantan Selatan -0,039, dan Sumatera Selatan mendapat skor -0,039.

Skor ini masih menunjukkan bahwa Bali dan empat daerah lain itu masuk kategori daerah dengan maladministrasi rendah.

Sementara, Sumatera Barat skor totalnya 0,01847, Jawa Timur 0,1693, Bengkulu 0,18531, Lampung 0,18668, Kalimantan Tengah 0,22625, dan terakhir Riau 0,37902. Riau menjadi daerah dengan kasus maladministrasi tertinggi.

Riau dan empat daerah tersebut masuk dalam kategori daerah dengan maladministrasi sedang.

Adapun, fokus survei memang pada empat layanan dasar dan yang masif diakses masyarakat yakni layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan.

Margin of error survei ini yakni 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.