Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Bantah PDI-P Coba Pisahkan Jokowi dengan Demokrat

Kompas.com - 26/03/2018, 21:50 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa PDI-P berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat.

"Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut," ujar Hasto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sebelumnya, Hasto mengungkit slogan Partai Demokrat pada 2019 silam, yaitu "Katakan Tidak pada Korupsi" saat membantah pernyataan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek tersebut sebesar 500.000 dollar AS.

Akibatnya, Partai Demokrat bereaksi atas pernyataan itu. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan bahkan menilai pernyataan Hasto itu aneh dan menggelikan karena dinilai menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

(Baca juga: SBY Jadikan Megawati sebagai Contoh Perempuan Sukses)

Akan tetapi, menurut Hasto, semboyan atau tagline hanya pengingat partai politik untuk memegang komitmennya. Sebab, semboyan atau tagline merupakan komitmen yang dijanjikan partai politik kepada rakyat.

Bagi Hasto, korupsi bukanlah masalah satu partai saja, namun juga masalah semua partai, masalah bangsa. Dia menilai, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, di pemerintahan, maupun di luar pemerintahan.

"Korupsi ini kan digerakkan oleh sebuah nafsu, menyalahgunakan kekuasaan dengan motif kepentingan pribadi berupa uang. Itulah yang harus kita perangi bersama," kata dia.

"Yang kami ingatkan adalah mari kita bersama-sama membangun politik peradaban dengan satu kata dan perbuatan. Kita yang menjanjikan kepada rakyat, konsekuensi sangat berat jika tidak terpenuhi," ucap Hasto.

(Baca juga: PDI-P Sebut Korupsi E-KTP Tanggung Jawab Pemerintahan SBY, Ini Tanggapan Demokrat)

Seperti diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Demokrat sedang merekah. Saling puji antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi dalam Rakernas Demokrat belum lama ini.

Bahkan, dalam pidatonya, SBY mengatakan, Partai Demokrat sangat mungkin bersama-sama Jokowi pada Pemilu 2019 mendatang.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com