Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Presiden Buktikan Sertifikat Lahan Bukan Program Pengibulan

Kompas.com - 26/03/2018, 15:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program sertifikasi lahan kepada masyarakat bukan program bohong atau kibul.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat lahan untuk masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi meminta masyarakat penerima sertifikat lahan untuk mengangkat tinggi-tinggi lembaran sertifikat yang sudah diterimanya.

"Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi," kata Presiden, sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin.

Masyarakat yang hadir pun mengangkat lembar sertifikat lahan yang baru diterima itu ke atas.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Presiden Jokowi mengatakan, permintaannya itu sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat yang hadir menerima sertifikat lahan.

"Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak/Ibu sekalian dan bukan pengibulan," ucap Presiden Jokowi.

Sontak, masyarakat tertawa setelah mendengar pernyataan Presiden.

Dalam kesempatan itu, jumlah sertifikat yang dibagikan Presiden sebanyak 3.630. Penerimanya adalah masyarakat yang berasal dari sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan, antara lain berasal dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

(Baca juga: Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria)

Presiden sengaja menyinggung bahwa sertifikasi lahan bukan program bohong. Sebab, ada pihak yang menyatakan bahwa program tersebut adalah program pengibulan.

Akan tetapi, Presiden Jokowi tak menyebutkan siapa yang menuduh demikian.

"Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat pengibulan. Tidak ada. Sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat," ucap Jokowi.

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan warga negara asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com