KPK Akan Cek Bukti Lain untuk Dalami Pengakuan Novanto soal Puan dan Pramono

Kompas.com - 24/03/2018, 00:33 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyambut positif pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyerahkan pada proses hukum terkait dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.

"Saya kira kalau Pak Jokowi dalam banyak even (memang) selalu mengatakan proses hukum silakan dilakukan, pemberantasan korupsi harus jalan terus. Nah, dalam konteks itu, saya kira positif ya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca juga : Puan Maharani: Saya Kenal Made Oka, Dia Teman Keluarga Bung Karno

Namun, lanjut Febri, dalam proses hukum tentu punya jalur mekanismenya. Ketika Novanto dalam persidangan menyebut nama-nama orang yang diduga menerima aliran dana e-KTP, KPK akan mempelajarinya terlebih dahulu.

"Kami akan melihat kesesuaian dengan saksi atau bukti yang lain, karena kita tahu KPK itu tidak boleh tergantung dengan satu keterangan saja," ujar Febri.

Seperti saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bernyayi ketika terjerat kasus korupsi. Nyanyian Nazaruddinn, tidak langsung dipercaya begitu saja oleh KPK, tetapi dengan melihat kesesuaian dengan bukti yang ada.

Karenanya, jika dibutuhkan KPK akan melakukan pendalaman lagi kepada Novanto. Sebab, keterangan Novanto soal nama-nama yang disebutkannya menerima aliran dana e-KTP justru berasal dari mendengar perkataan orang lain.

Baca juga : Pramono Anung: Terus Terang, Novanto Beberapa Kali Minta Tolong kepada Saya

"Kalau kita simak kemarin itu, terdakwa mendengar dari orang lain tentang pemberian uang pada sejumlah pihak anggota DPR. Tentu kita harus memastikan ada bukti-bukti lain yang mendukung hal tersebut," ujar Febri.

Akankah nama-nama pihak yang disebut Novanto bakal dipanggil untuk diperiksa, Febri mengatakan jaksa KPK akan menunggu sampai perkara Novanto divonis.

Saat ini, jaksa fokus menyusun tuntutan untuk Novanto. Perkara Novanto, lanjut Febri, sudah tak lama lagi akan sampai pada agenda vonis. "Untuk tindak lanjut fakta persidangan ini, tentu kita perlu menunggu putusan pengadilan tersebut," ujar Febri.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X