Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres Jokowi, Puan Jelaskan Alasan PDI-P Ingin Libatkan JK

Kompas.com - 23/03/2018, 20:58 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam berbagai kesempatan, petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kerap menyampaikan pernyataan agar Wakil Presiden Jusuf Kalla dilibatkan untuk mencari calon wakil presiden atau cawapres yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Menurut politisi PDI-P Puan Maharani, Jusuf Kalla memang sosok yang dianggap layak ikut mencari pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Hal itu menilik kapasitas dan pengalaman JK yang telah menjabat wapres selama dua periode.

"Tentu pandangan dari Pak JK akan menjadi salah satu hal yang baik kalau disampaikan ke Pak Jokowi," ujar Puan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Beliau sekarang yang mendampingi Pak Jokowi hampir lima tahun hingga 2019. Jadi beliau pasti punya pandangan yang sangat positif," kata Puan.

(Baca juga: Bertemu Petinggi Golkar, PDI-P Nilai JK Layak Dilibatkan Tentukan Cawapres Jokowi)

Bahkan, menurut Puan, pandangan Kalla dinilai tidak hanya akan didengar oleh Jokowi. Namun, Kalla juga dianggap punya pengaruh kuat bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputeri.

"Karena sebagai senior yang sudah matang, pengalaman, dan sekarang wapres, pasti beliau punya pandangan bagaimana cawapres Pak Jokowi 2019 bisa membantu Pak Jokowi lebih baik," ucap Puan, yang juga putri Megawati.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).
Saat ini, diakui Puan, ada pembahasan internal PDI-P terkait sosok yang layak menjadi pendamping Jokowi pada 2019.

Namun, Puan menuturkan, tidak ada tim khusus di PDI-P untuk membahas hal tersebut.

(Baca juga: Wapres Kalla Ungkap Dua Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi)

Sebelumnya, Kalla membantah dirinya masuk dalam tim penjaringan nama cawapres pendamping Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Kalla menilai, persoalan mencari pendamping tersebut adalah sepenuhnya urusan Jokowi dan bukan dirinya.

Menurut Kalla, sampai saat ini, ia belum pernah diminta untuk menjadi bagian dari tim tersebut.

"Belum (ada permintaan)," ujar Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).

Kompas TV Joko Widodo kembali direkomendasikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com