Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Kalau Gatot Mau Jadi Capres, Cari Partai Lain

Kompas.com - 23/03/2018, 19:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya telah memutuskan untuk mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019. Keputusan itu telah bulat dan tidak mungkin berubah.

Hal itu disampaikan Riza menanggapi kemungkinan Partai Gerindra mengusung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden.

"Kalau Pak Gatot ingin jadi capres (calon presiden), ya harus cari partai lain. Kalau Gerindra, kan, untuk Prabowo," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Kami yang membesarkan partai, Pak Prabowo yang membiayai, membesarkan dan berjuang, kan. Tentu kami menjagokan Pak Prabowo sebagai capres, tidak ada nama lain," ujar Riza.

(Baca juga: PKS Tak Keberatan jika Gatot Nurmantyo Dipasangkan dengan Prabowo)

Riza mengatakan, saat ini faktanya hanya ada dua nama yang secara elektabilitas bisa bertarung secara imbang pada Pemilu Presiden 2019.

Mereka adalah Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Menurut Riza, di luar dua nama itu tak akan bisa bertarung secara imbang.

Ia menambahkan, jika Gatot menginginkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo tentunya hal itu harus dibahas bersama koalisi partai. Sebab, Partai Gerindra tak bisa sendirian mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Kalau ingin jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya kita duduk nanti sama-sama dengan partai-partai koalisi. Semua nanti bergantung pada partai-partai koalisi dan Bapak Prabowo," kata Riza.

Sebelumnya, politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, menyebut mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat mendaftar sebagai capres melalui partainya.

Menurut pengakuan Syafi'i, itu terjadi saat Gatot bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

(Baca: Politisi Gerindra Sebut Gatot Nurmantyo Sempat Daftar Jadi Capres)

Kompas TV Bursa calon wakil presiden di Pilpres 2019 belum terprediksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com