KPA: Program Pembagian Sertifikat Tanah Bukan Kibul, tetapi...

Kompas.com - 22/03/2018, 13:20 WIB
Sekjen KPA Dewi Kartika Arimbi RamadhianiSekjen KPA Dewi Kartika
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria ( KPA) Dewi Kartika mengatakan, pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat bukanlah pembohongan. Menurut dia, sertifikat tanah tersebut memang diberikan langsung.

"(Pembagian sertifikat tanah) Bukan kibul itu enggak ada, sertifikat itu ada," ujar Dewi kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Tetapi kalau itu dikaitkan dengan reforma agraria itu perlu diluruskan," kata dia.

Dewi menuturkan, perlu ada pelurusan bila pembagian sertifikat tanah itu dikait-kaitkan dengan reforma agraria yang sudah menjadi agenda sejak Indonesia merdeka, namun tak kunjung dieksekusi.

Sebab, menurut Dewi, sertifikasi tanah di dalam reforma agraria ditempatkan di bagian belakang, bukan di bagian depan. Ada tahapan lain sebelum sampai kepada sertifikasi, yakni pendaftaran dan penataan.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Dewi melanjutkan, apabila proses pendaftaran dan penataan tidak dilakukan, maka sertifikasi tanah yang dilakukan justru akan melegalkan ketimpangan kepemilikan tanah itu sendiri. Petani yang punya tanah kecil, sedang, luas, dan sangat luas sama-sama dapat sertifikat.

Padahal tujuan reforma agraria adalah meniadakan ketimpangan kepemilikan tanah.

Saat ini, tutur Dewi, sertifikat yang kerap dibagikan oleh pemerintah merupakan bagian dari legalisasi tanah. Tanah itu sudah ada, namun belum disertifikasi.

Jadi, bukan redistribusi tanah misalnya dari pelepasan kawasan hutan atau tanah yang Hak Guna Usahanya (HGU) habis.

Pemerintah menargetkan 9 juta hektar tanah disertifikasi hingga 2019. Seluas 0,6 juta hektar tanah merupakan tanah transmigrasi yang belum di sertifikat.

Selebihnya 3,9 juta hektar dati legalisasi aset tanah, 0,4 juta hektar tanah HGU dan terlantar, dan 4,1 juta hektar tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Dewi menilai, target pelepasan tanah HGU dan terlantar kepada rakyat masih sangat kecil yaitu hanya 0,4 juta hektar. Padahal tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan hingga pertambangan mencapai 33 juta hektar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X