Kompas.com - 22/03/2018, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, pernyataannya soal Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 didasarkan pada scenario writing pihak asing.

"Jadi di luar negeri itu ada scenario writing, yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, baca dong," ujar Prabowo di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Prabowo ingin menyampaikan skenario tersebut sebagai sebuah peringatan bagi Pemerintah Indonesia untuk tidak menganggap enteng berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya, hingga persoalan lingkungan.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Ramalan Indonesia Bubar 2030 Hanya Fiksi)

Lebih lanjut ia mengatakan, masih banyak pihak asing yang hingga kini berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia, seperti pada masa penjajahan di masa lalu.

"Sesudah perang kemerdekaan mereka tetap Indonesia mau dipecah dari dulu selalu. Nah ini sekarang masih ada tulisan seperti itu bahwa Indonesia ini oleh ahli masih dianggap tahun 2030 sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia jangan terlalu lugu akan ancaman pihak luar terhadap kedaulatan Indonesia. Sebab, berbagai kekayaan manusia, sumber daya alam, hingga kebudayaan menjadi sasaran perebutan pihak asing.

"Bahwa banyak iri sama kita banyak yang tidak punya sumber daya alam jadi mereka inginnya menjadi kaya dari kita, kita disuruh miskin terus jadi ini fenomena ya," kata dia.

Meskipun demikian, ia mempersilakan jika berbagai pihak tak memercayai apa yang ia sampaikan. Ia menilai, hal itu merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk mengingatkan negara akan potensi ancaman tertentu.

(Baca juga: Presiden Tertawa saat Ditanya Pidato Prabowo soal Indonesia Bubar 2030)

"Kalau enggak percaya sama saya dan enggak mau dengar ya enggak apa-apa. Kewajiban saya sebagai anak bangsa saya harus bicara kalau melihat suatu bahaya ya," ungkapnya.

Seperti diketahui, pihak Istana telah menanggapi pidato Prabowo tersebut. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mempertanyakan dasar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia terancam bubar pada 2030.

"Kalau Pak Prabowo menyatakan 2030 Indonesia bubar itu dasarnya apa? Itu perlu ditanya juga, kan, harus ada kajian ilmiah, analisis," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Yang pasti, lanjut Johan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini justru ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Bahkan, pemerintah sudah mencanangkan program Indonesia Emas pada 2045.

Johan mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah indikator yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dari sisi peringkat kemudahan berinvestasi, misalnya, Indonesia naik ke peringkat kedua setelah Filipina.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan Republik Indonesia bisa bubar di 2030 dalam pidatonya di hadapan kader Gerindra.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.