Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2018, 15:16 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mempertanyakan dasar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia terancam bubar pada 2030.

"Kalau Pak Prabowo menyatakan 2030 Indonesia bubar itu dasarnya apa? Itu perlu ditanya juga, kan, harus ada kajian ilmiah, analisis," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Yang pasti, lanjut Johan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini justru ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Bahkan, pemerintah sudah mencanangkan program Indonesia Emas pada 2045.

(Baca juga: Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan)

"Justru itu, upaya-upaya itu menuju ke sana," katanya.

Johan mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah indikator yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dari sisi peringkat kemudahan berinvestasi, misalnya, Indonesia naik ke peringkat kedua setelah Filipina.

"Ini parameter menuju negara lebih baik, kan, bukan sebaliknya. Bahwa ada kemudian yang punya pendapat silakan ditanya kepada yang berpendapat 2030 itu negara bubar," kata Johan.

Prabowo sebelumnya menyebut ada kajian-kajian yang dilakukan di negara lain bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 mendatang.

(Baca juga: Jika Jadi Presiden, Gerindra Optimistis Prabowo Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia)

Potongan video pidato Prabowo tersebut diunggah akun Facebook dan Twitter resmi Partai Gerindra dan menjadi viral di dunia maya.

"Saudara-saudara! Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi, di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030," kata Prabowo dalam video tersebut.

Namun, Prabowo tidak menyebut kajian apa yang ia maksud.

Kompas TV Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco mengklaim deklarasi akan berlangsung pada Maret ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com