Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Struktur Fraksi Gerindra Setelah Ahmad Muzani Ditunjuk Jadi Wakil Ketua MPR

Kompas.com - 20/03/2018, 19:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan fraksinya di DPR merombak struktur lantaran dirinya telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua MPR.

Muzani yang tadinya menjabat Ketua Fraksi Gerindra di DPR kini digantikan oleh Edhy Prabowo. Sementara itu Fary Djemy Francis yang menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR kini menjabat Ketua Fraksi Gerindra di MPR.

Posisi Fary sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra untuk DPR digantikan oleh Desmond Junaidi Mahesa. Sedangkan yang menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra di MPR ialah Elina Husein.

(Baca juga: Gerindra Tunjuk Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua MPR)

Ia menambahkan pergantian tersebut sudah diputuskan melalui rapat internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra seiring penunjukannya sebagai Wakil Ketua MPR.

"Jadi, Ketum juga menandatangani rotasi kepemimpinan di Fraksi (Gerindra) di DPR, dan Fraksi MPR. Fraksi DPR diketuai oleh saudara Edhy Prabowo dan sekretarisnya Desmond," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

"Kemudian Fraksi (Gerindra) di MPR ketuanya saudara Fary Djemi Francis, kemudian sekretarisnya saudara Elina Husein. Itu nama-nama yang kemarin ditandatangani oleh Pak Prabowo," lanjut dia.

(Baca juga: Ahmad Muzani Siap Jadi Pimpinan MPR, Gerindra Akan Rombak Fraksi)

Ia pun menyatakan kesiapannya sebagai Wakil Ketua MPR. Muzani mengaku dipesani Prabowo agar terus menjaga marwah MPR saat bertugas sebagai Pimpinan di lembaga tersebut.

Meskipun ia mengungkapkan hingga sekarang belum mengetahui alasan Prabowo menunjuk dirinya sebagai Wakil Ketua MPR.

"Pesannya adalah bagaimana lembaga ini bisa berfungsi betul-betul sebagai lembaga yang bisa menjaga integritas bangsa, menjadi lembaga yang betul-betul tetap menjaga nilai pancasila. Melaksanakan UUD 1945 secara baik," ujar Muzani.

Kompas TV Ketiga partai politik yang mendapat jatah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com