Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunjuk Megawati Jadi Wakil Ketua MPR, Ini Kata Ahmad Basarah

Kompas.com - 19/03/2018, 14:35 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Ahmad Basarah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah menetapakan dan menugaskannya sebagai Wakil Ketua MPR RI masa Bhakti 2018-2019.

Penugasan ini berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dimana PDI-P mendapat jatah 1 kursi pimpinan MPR.

"Penugasan ini adalah amanah ideologis yang harus saya laksanakan dengan penuh hikmat dan tanggung jawab untuk ikut mendukung tanggung jawab MPR dalam penguatan sistem ketatanegaraan dan sosialisasi 4 Pilar MPR RI," kata Basarah kepada Kompas.com, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Profil Ahmad Basarah: Aktivis, Profesor Pancasila hingga Wakil Ketua MPR)

 

Basrah mengatakan, surat resmi DPP PDI-P yang di tandatangani Megawati dan Sekjen Hasto Kristyanto tentang penetapannya sebagai Wakil Ketua MPR telah diserahkan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan pada hari ini.

Basarah juga sudah bertemu dengan Zulkfli untuk membicarakan jadwal pelantikan.

"Menurut Pak Zul, jadwal pelantikan akan ditentukan pada Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD RI pada hari Rabu (21/3) besok," ucap Basarah.

Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini berharap, MPR kedepannya bisa terus melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar.

Ia juga berharap MPR bisa membangun sinergi dan kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah dibentuk Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

(Baca juga: PDI-P Tunjuk Utut Adianto dan Ahmad Basarah sebagai Pimpinan DPR dan MPR)

Diharapkan, kedua lembaga bisa semakin mengoptimalkan tanggung jawab negara untuk membina kesadaran dan kedaulatan serta ketahanan ideologi bangsa.

"Semoga MPR RI akan senantiasa menjadi rumah kebangsaan yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk dari berbagai macam Agama, Suku, Ras dan Antargolongan," kata dia.

Kompas TV Ketiga partai politik yang mendapat jatah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com