Bertemu Menhan Australia, Ryamizard Bahas Keamanan Maritim hingga Ancaman ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sela rangkaian ASEAN-Australia Special Summit 2018, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Parlemen Australia, Jumat (16/3/2018), membahas dinamika Indo - Pasific, kontra-terorisme, keamanan siber, perdagangan manusia dan keamanan maritim.

Dalam pertemuan tersebut, Ryamizard mengungkapkan bahwa keamanan maritim bagi Indonesia merupakan implementasi dari agenda yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Salah satu kerangka utamanya adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim," ujar Ryamizard seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (16/3/2018).

Dalam proses menjadi poros maritim dunia, lanjut Ryamizard, kekuatan maritim mengharuskan kekuatan TNI AL dapat mengamankan jalur-jalur perdagangan sebagai penopang kekuatan dan keamanan ekonomi.

Tidak hanya jalur dalam negeri, namun juga jalur di luar yuridiksi Indonesia di mana hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Perdagangan internasional yang semakin berkembang masih bertumpu pada domain laut sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial.

"Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat penting kerena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim, baik itu sebagai jalur perdagangan (Sea Lane of Trade/SLoT) maupun jalur komunikasi (Sea Lane of Communication/SLoC)," ucap Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, untuk menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim, maka Indonesia bersama Filipina dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah kerja sama yang kongkret melalui platform kerjasama trilateral di Laut Sulu.

Kerja sama trilateral dilakukan melalui patroli bersama yang terkoordinasi, baik di laut maupun udara.

"Upaya-upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil dengan ditandai dalam dua tahun terakhir angka kriminalitas di wilayah ini menurun," tuturnya.

Dinamika keamanan maritim tidak terlepas dari perkembangan kelompok radikal atau teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

Indonesia menggangap kerja sama trilateral bukan semata-mata menghadapi perompakan atau kriminalitas di lautan saja.

Kerja sama tersebut juga terkait langkah-langkah menghadapi kelompok teroris atau radikal tersebut.

"Kedepan kerja sama tersebut akan ditingkatkan dengan patroli bersama di darat," kata Ryamizard.

Sedangkan dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme, Ryamizard mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendesain Strategi Pertahanan Negara Khas Indonesia.

Strategi itu dibangun berlandaskan kekuatan Strategi Pertahanan Smart Power atau Strategi Pertahanan Negara yang bersifat Defensif aktif.

"Strategi Pertahanan Negara merupakan penggabungan antara kekuatan Soft Power dan Hard Power dengan Sistem Perang Rakyat Semesta (Permesta) yang bersifat pembangunan kekuatan kedalam dengan menguatkan jiwa, semangat dan pikiran Rakyat melalui Konsep Kesadaran Bela Negara yang didukung oleh kekuatan TNI beserta Alutsistanya," kata mantan Kepala Staf TNI AD itu.

"Kesadaran Bela Negara ini dilandasi oleh kekuatan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila, ideologi negara Indonesia," tambahnya.