Wiranto Nilai KPK Bisa Dituduh Politis jika Jerat Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 15/03/2018, 19:46 WIB
Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (27/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (27/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tak mempermasalahkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) enggan mengikuti imbauan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Meski demikian, ia menilai, KPK bisa dituduh politis jika tetap menjerat calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

"Bisa muncul kegaduhan, bisa muncul tuduhan nuansa politik untuk KPK," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Wiranto mencontohkan, misalnya, ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada di suatu daerah.


Baca juga: Minta KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Wiranto Tidak Ditegur Jokowi

Namun, setelah penetapan itu, KPK melakukan proses hukum terhadap salah satu calon. Hal itu bisa dinilai akan menimbulkan kegaduhan dan KPK dianggap berpolitik.

"Jadi imbauan ini sebenarnya tujuannya untuk menetralisir kegaduhan yang akan menimbulkan pilkada serentak jadi tidak kondusif," kata dia.

Wiranto memastikan, pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, KPK bisa mengikuti imbauan yang disampaikan, bisa juga tidak.

"Imbauan itu dilaksanakan boleh, saling mengingatkan kan boleh dalam politik di Indonesia, silakan. Kalau tidak dilaksanakan juga enggak apa-apa," kata Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Baca juga: Wiranto Tolak Usul KPK soal Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah

Wiranto juga menegaskan, imbauan ini disampaikannya berdasarkan hasil rapat bersama dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri.

Sementara itu, KPK menegaskan tidak akan mengikuti imbauan yang disampaikan pemerintah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan meskipun pihak yang tersangkut kasus hukum itu maju sebagai peserta Pilkada 2018.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X