Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Protes Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani, Ini Kata Ketua DPR

Kompas.com - 09/03/2018, 07:11 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan, penghargaan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani akan diberikan atas nama DPR secara kelembagaan.

Bambang menjelaskan, pemberian penghargaan itu diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP) DPR dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Acara itu  akan digelar di Gedung DPR pada 14 Maret mendatang.

"BKSAP, tentunya atas nama DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam.

Menurut Bambang, nantinya acara tersebut akan mengundang perwakilan parlemen dari sejumlah negara. Dalam acara itu,  akan diberikan penghargaan kepada menteri-menteri perempuan yang berprestasi oleh BKSAP. Salah satunya Sri Mulyani.

"Terus nanti diberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi karena dalam sejarah kabinet, inilah yang terbanyak memilih menterinya perempuan," kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini.

(Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan)

Namun, untuk proses pemilihan menteri perempuan berprestasi itu, Bambang mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia meminta wartawan menanyakan ke Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.

Terkait Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai bahwa pemberian penghargaan itu harus disetujui dulu dalam rapat paripurna, Bambang hanya menanggapi santai.

"Ya kurang lebih begitu, nanti diatur saja bahwa kalau saya sih santai-santai saja. Mau pakai nama DPR, pakai BKSAP, ha-ha-ha," kata Bambang.

Fadli Zon sebelumnya menyatakan keberatan DPR hendak memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani. Ia meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca: Fadli Zon: Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani Harus Disetujui Paripurna)

Fadli secara pribadi menilai, tidak pantas Sri Mulyani diberi penghargaan dari DPR. Sebelumnya, Fadli juga sempat menyindir Sri Mulyani tak pantas mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sebab, politisi Partai Gerindra ini menilai ekonomi Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik.

"Ekonomi kita terpuruk. Rupiah kita melemah termasuk yang paling rentan di asia. Kemudian utang juga melonjak tinggi, lalu juga pecapaian target-target pertumbuhan tidak tercapai," kata Fadli.

Kompas TV Menkeu menyatakan model lelang bisa jadi alternatif transaksi yang tergolong kultur transaksi baru di Tanah Air.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com