Fadli Zon: Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani Harus Disetujui Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon keberatan atas rencana DPR yang hendak memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Fadli Zon meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Fadli menilai, rencana pemberian penghargaan ke Sri Mulyani yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo hanyalah inisiatif pribadi. Oleh karena itu, pemberian penghargaan tersebut tak bisa mengatasnamakan DPR.

"Saya kira tidak resmi. Karena kan atas dasar apa DPR memberikan penghargaan?" kata dia.

(Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan)

Fadli secara pribadi menilai, tidak pantas Sri Mulyani diberi penghargaan dari DPR.

KOMPAS.com/Rahmat Rahman Patty Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati saat tampil sebagai pembicara dalam acara pembukaan Konferensi Musik Indonesia di Taman Budaya, Ambon, Rabu (7/2/2018).

"Ekonomi kita terpuruk. Rupiah kita melemah termasuk yang paling rentan di Asia. Kemudian utang juga melonjak tinggi, lalu juga pencapaian target-target pertumbuhan tidak tercapai," kata Fadli.

"Jadi jangan ada predikat abal-abal. Saya kira harusnya malu dengan predikat itu," ucap politisi Partai Gerindra ini.

(Baca juga: Disebut Fadli Zon Tak Layak Jadi Menteri Terbaik, Ini Kata Sri Mulyani)

Rencana DPR memberikan Sri Mulyani penghargaan disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Bambang mengatakan, Sri Mulyani akan diberi penghargaan oleh DPR sebagai menteri perempuan yang berprestasi.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Bambang menyebut bahwa pemberian penghargaan itu diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Pemberian penghargaan dilakukan pada 14 Maret mendatang di Gedung DPR untuk memperingati hari perempuan internasional.

Bambang memastikan bahwa penghargaan itu diberikan atas nama DPR secara kelembagaan.

"BKSAP, tentunya atas nama DPR," kata Bambang.