Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani Harus Disetujui Paripurna

Kompas.com - 09/03/2018, 06:31 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon keberatan atas rencana DPR yang hendak memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani

Fadli Zon meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Fadli menilai, rencana pemberian penghargaan ke Sri Mulyani yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo hanyalah inisiatif pribadi. Oleh karena itu, pemberian penghargaan tersebut tak bisa mengatasnamakan DPR.

"Saya kira tidak resmi. Karena kan atas dasar apa DPR memberikan penghargaan?" kata dia.

(Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan)

Fadli secara pribadi menilai, tidak pantas Sri Mulyani diberi penghargaan dari DPR.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati saat tampil sebagai pembicara dalam acara pembukaan Konferensi Musik Indonesia di Taman Budaya, Ambon, Rabu (7/2/2018).KOMPAS.com/Rahmat Rahman Patty Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati saat tampil sebagai pembicara dalam acara pembukaan Konferensi Musik Indonesia di Taman Budaya, Ambon, Rabu (7/2/2018).
Sebelumnya, Fadli juga sempat menyindir Sri Mulyani tak pantas mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebab, ia menilai ekonomi Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik.

"Ekonomi kita terpuruk. Rupiah kita melemah termasuk yang paling rentan di Asia. Kemudian utang juga melonjak tinggi, lalu juga pencapaian target-target pertumbuhan tidak tercapai," kata Fadli.

"Jadi jangan ada predikat abal-abal. Saya kira harusnya malu dengan predikat itu," ucap politisi Partai Gerindra ini.

(Baca juga: Disebut Fadli Zon Tak Layak Jadi Menteri Terbaik, Ini Kata Sri Mulyani)

Rencana DPR memberikan Sri Mulyani penghargaan disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Bambang mengatakan, Sri Mulyani akan diberi penghargaan oleh DPR sebagai menteri perempuan yang berprestasi.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Bambang menyebut bahwa pemberian penghargaan itu diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Pemberian penghargaan dilakukan pada 14 Maret mendatang di Gedung DPR untuk memperingati hari perempuan internasional.

Bambang memastikan bahwa penghargaan itu diberikan atas nama DPR secara kelembagaan.

"BKSAP, tentunya atas nama DPR," kata Bambang.

Kompas TV Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com