Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akui Kian Dekat dengan Demokrat

Kompas.com - 06/03/2018, 14:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, wajar pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Ia mengatakan, AHY dan Jokowi sudah bertemu lebih dari sekali. Demikian pula pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

Saat ditanya, apakah hal itu menunjukan semakin dekatnya hubungan PDI-P dengan Demokrat, Hendrawan membenarkan.

Bahkan, kata dia, hal itu bisa dibaca sejak masa pencalonan di Pilkada 2018, khususnya di Jawa Tengah.

"Ada gelagat dan gejala ke sana. Sudah bisa dibaca ketika Pilkada Jateng. Demokrat dari awal lho. Bahkan, sebelum PDI-P mendeklarasikan kembali Pak Ganjar (Pranowo), Demokrat sudah dari awal dengan Nasdem mendukung Pak Ganjar," kata Hendrawan di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : AHY: Keluarga Besar Demokrat Berharap Kehadiran Presiden Jokowi di Rapimnas)

Ia menambahkan, hal itu menunjukan adanya kesamaan pandangan di antara para petinggi PDI-P dan Demokrat.

Saat ditanya apakah kedekatan itu akan berlanjut ke koalisi Pilpres 2019, Hendrawan menjawab, keputusan itu ada di ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ya, kita bisa menebak-nebak. Tapi kan kalau di PDI-P kan itu ranah ibu ketum," lanjut dia.

AHY sebelumnya menemui Presiden Jokowi di Istana, atas perintah partai. Ia ingin mengundang Presiden untuk menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018.

(Baca juga : Demokrat Akui Safari Politik AHY untuk Bangun Koalisi Pilpres 2019)

Rapimnas akan digelar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 10 Maret 2018.

"Tentunya kami keluarga besar Partai demokrat berharap kehadiran beliau di tengah-tengah seluruh kader yang hadir di Rapimnas nantinya. Tadi juga sudah diterima oleh Presiden Jokowi yang Insya Allah akan hadir," ujar AHY.

(Baca juga : Rapimnas, Demokrat Akan Bicara Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Usung AHY)

Ia berharap, kehadiran Jokowi di Rapimnas Partai Demokrat memberikan kebaikan kepada semua, termasuk Jokowi sendiri.

"Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada semua, termasuk kepada beliau sebagai pemimpin negeri ini, memiliki harapan-harapan tersendiri, termasuk hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada Partai Demokrat," lanjut dia.

AHY juga membenarkan bahwa Presiden Jokowi diberikan waktu untuk berpidato di dalam Rapimnas tersebut.

AHY mengaku, menemui Presiden Jokowi atas perintah partai. Ia ingin mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 10 Maret 2018. "Tentunya kami keluarga besar Partai demokrat berharap kehadiran beliau di tengah-tengah seluruh kader yang hadir di Rapimnas nantinya. Tadi juga sudah diterima oleh Presiden Jokowi yang Insya Allah akan hadir," ujar AHY. Ia berharap, kehadiran Jokowi di Rapimnas Partai Demokrat memberikan kebaikan kepada semua, termasuk Jokowi sendiri. "Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada semua, termasuk kepada beliau sebagai pemimpin negeri ini, memiliki harapan-harapan tersendiri, termasuk hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada Partai Demokrat," lanjut dia. AHY juga membenarkan bahwa Presiden Jokowi diberikan waktu untuk berpidato di dalam Rapimnas tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AHY: Keluarga Besar Demokrat Berharap Kehadiran Presiden Jokowi di Rapimnas", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/12521141/ahy-keluarga-besar-demokrat-berharap-kehadiran-presiden-jokowi-di-rapimnas.
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sandro Gatra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com