Jokowi Bagikan 15.000 Sertifikat, Terbanyak Sepanjang Masa Jabatannya

Kompas.com - 06/03/2018, 09:01 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI.

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang di Lapangan Sirkuit Internasional Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018) pagi.

Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan  Jokowi selama menjabat Presiden RI.

"Betul. Dari seluruh acara pembagian sertifikat, ini jumlah penerima yang terbanyak," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa pagi.

Penerima sertifikat lahan ini seluruhnya berasal dari Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengamatan Kompas.com, para penerima sertifikat tersebut sudah mulai memadati lokasi acara sejak pukul 07.00 WIB pagi. Mereka datang menggunakan bus besar yang disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

(Baca juga: Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang)

Acara akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Presiden Jokowi juga direncanakan berpidato dalam acara itu.

Daska (38), warga Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, mengaku senang atas program ini. Apalagi, proses mengurus sertifikat lahannya tidak sulit, bahkan tidak bayar sepeser pun.

"Saya mengurusnya sekitar satu bulan. Enggak sulit. Enggak bayar juga. Paling keluar duit cuma buat beli meterai," ujar Daska.

Daska hanya menyerahkan akta jual beli ke pihak RT. Kemudian, pengurus RT mengirimkan dokumen itu ke tingkat desa untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dua pekan setelah penyerahan akta jual beli, tim petugas BPN melakukan verifikasi dengan cara pengukuran tanah.

"Paling seminggu lebih setelah itu, sertifikat sudah langsung jadi," ujar Daska, yang memiliki sertifikat atas lahan seluas 200 meter persegi itu.

Rahmat (40), warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mengatakan hal senada. Ia yang berprofesi sebagai sopir pabrik di Cibinong sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa memiliki sertifikat lahan.

"Karena kan kalau mengurus sertifikat mesti bayar mahal. Duit dari mana? Makanya dulu enggak kebayang bisa punya sertifikat seperti ini," ujar Rahmat sembari menunjukkan lembar sertifikatnya.

Dengan program ini, hanya dalam waktu sekitar dua bulan ia sudah memegang bukti kepemilikan hak atas lahan seluas 90 meter persegi yang merupakan warisan kedua orangtuanya.

Dengan sertifikat lahan itu, Rahmat jadi memiliki kepastian hukum atas lahan yang ia tinggali sehari-hari.

"Kami punya bukti hak milik. Jadi bayar pajak juga enggak bingung," ujar dia.

Kompas TV Presiden Jokowi menyerahkan 15 ribu sertifikat tanah kepada warga Bali.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.