Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang

Kompas.com - 07/02/2018, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

DHARMASRAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah bagi 4.000 warga di 11 kabupaten di Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Acara dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Dalam pidatonya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, dari total 4.000 penerima sertifikat, 3.000 penerima berasal dari Kabupaten Dharmasraya.

Sementara 1.000 penerima berasal dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Di seluruh Sumatera Barat, lanjut Sofyan, terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat.

Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018

Hingga 2018 ini, baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

"Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujar Sofyan.

Utang BPN 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, BPN harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh rakyat di Sumatera Barat.

"Sampai hari ini masih ada 700.000-an (hektar lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sofyan Targetkan Penerbitan 8 Juta Sertifikat Tanah Rampung 4 Bulan

Presiden menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat.

Selain sebagai bukti atas kepemilikan sebuah lahan, sertifikat juga berguna untuk meminimalkan sengketa lahan.

Pasalnya, setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Acara pembagian sertifikat berlangsung lancar. Penerima sertifikat tanah menyambut Presiden dengan riuh.

Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.

Kompas TV Sertifikat ini merupakan program percepatan dari keluhan warga yang tanahnya selalu menjadi sengketa karena tidak memiliki sertifikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com