Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bagikan 15.000 Sertifikat, Terbanyak Sepanjang Masa Jabatannya

Kompas.com - 06/03/2018, 09:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang di Lapangan Sirkuit Internasional Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018) pagi.

Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan  Jokowi selama menjabat Presiden RI.

"Betul. Dari seluruh acara pembagian sertifikat, ini jumlah penerima yang terbanyak," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa pagi.

Penerima sertifikat lahan ini seluruhnya berasal dari Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengamatan Kompas.com, para penerima sertifikat tersebut sudah mulai memadati lokasi acara sejak pukul 07.00 WIB pagi. Mereka datang menggunakan bus besar yang disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

(Baca juga: Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang)

Acara akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Presiden Jokowi juga direncanakan berpidato dalam acara itu.

Daska (38), warga Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, mengaku senang atas program ini. Apalagi, proses mengurus sertifikat lahannya tidak sulit, bahkan tidak bayar sepeser pun.

"Saya mengurusnya sekitar satu bulan. Enggak sulit. Enggak bayar juga. Paling keluar duit cuma buat beli meterai," ujar Daska.

Daska hanya menyerahkan akta jual beli ke pihak RT. Kemudian, pengurus RT mengirimkan dokumen itu ke tingkat desa untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dua pekan setelah penyerahan akta jual beli, tim petugas BPN melakukan verifikasi dengan cara pengukuran tanah.

"Paling seminggu lebih setelah itu, sertifikat sudah langsung jadi," ujar Daska, yang memiliki sertifikat atas lahan seluas 200 meter persegi itu.

Rahmat (40), warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mengatakan hal senada. Ia yang berprofesi sebagai sopir pabrik di Cibinong sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa memiliki sertifikat lahan.

"Karena kan kalau mengurus sertifikat mesti bayar mahal. Duit dari mana? Makanya dulu enggak kebayang bisa punya sertifikat seperti ini," ujar Rahmat sembari menunjukkan lembar sertifikatnya.

Dengan program ini, hanya dalam waktu sekitar dua bulan ia sudah memegang bukti kepemilikan hak atas lahan seluas 90 meter persegi yang merupakan warisan kedua orangtuanya.

Dengan sertifikat lahan itu, Rahmat jadi memiliki kepastian hukum atas lahan yang ia tinggali sehari-hari.

"Kami punya bukti hak milik. Jadi bayar pajak juga enggak bingung," ujar dia.

Kompas TV Presiden Jokowi menyerahkan 15 ribu sertifikat tanah kepada warga Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com