Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta DPR Evaluasi Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 22:11 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri meminta, DPR turut melakukan evaluasi tindakan tembak mati pengedar narkoba oleh pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kontras menilai tindakan tembak mati pengedar narkoba dijadikan alat politik pemerintah. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, angka penembakan dan korban tewas meningkat setelah pejabat tertentu melontarkan pernyataan untuk menindak tegas pengedar narkoba.

"Kami lihat selama ini tidak pernah pemerintah ini mengevaluasi dari tindakan-tindakan dari penindakan hukum penggunaan senjata api," ujar Arif dalam konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Kontras, DPR perlu turun tangan sebab hal ini menyangkut politik ketegasan dari pemerintah. DPR pula lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah.

Evaluasi, kata dia, bisa mengungkapkan apakah tindakan tegas dengan menembak mati para pengedar narkoba tersebut berjalan lurus atau tidak dengan menurunnya peredaran narkoba.

(Baca juga: Tembak Mati Pengedar Narkoba Dinilai Hanya Putus Rantai Informasi)

Pemerintah yang dimaksud oleh Arif meliputi instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kasus narkoba mulai dari Polri, TNI, hingga BNN.

"Padahal di Perkap (Peraturan Kapolri) soal penggunaan senjata api itu diatur bagaimana anggota kepolisian menggunakan senjata api. Harus membuat laporan," kata Arif.

"Ini menjadi catatan. Penggunaan senjata api itu untuk menghentikan bukan pada tahap mematikan," sambung dia.

Berdasarkan data Kontras pada Januari - September 2017, tercatat ada 107 peristiwa penembakan menggunakan senjata api. Akibatnya korban jiwa sampai 106 orang dan 36 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu berdasarkan data BNN, sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Adapun data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembankan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.

Kompas TV Apakah selama ini sanksi dalam UU narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com