Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hery Haryanto Azumi
Sekjen PB MDHW

Sekjen Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) | Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Memperkokoh Islam Kebangsaan, Memperkuat Ekonomi Umat

Kompas.com - 02/03/2018, 19:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MAJELIS Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 21-23 Februari 2018 lalu.

Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo itu mengangkat tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”. Isu penting yang menjadi bahasan Rakernas I MDHW antara lain soal radikalisme.

Gerakan radikalisme yang berujung pada terorisme merupakan momok mengerikan karena telah membuat citra Islam lekat dengan agama teror yang menyukai jalan kekerasan. Celakanya, eskalasi gerakan ini bukan makin surut, namun justru kian meningkat.

Hasil survei Wahid Institute 2017 lalu menyebutkan bahwa sebanyak 0,4 persen atau 600.000 penduduk Indonesia pernah bertindak radikal. Sedangkan 7,7 persen atau 11 juta orang berpotensi bertindak radikal.

Tak hanya itu, survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2017 juga menyebutkan sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik pada paham radikal. Data ini menunjukkan bahwa radikalisme merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

Isu berikutnya adalah soal ekonomi umat. Isu ini pentng karena jika merujuk data World Bank (2015), Indonesia merupakan negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kedua kiri) dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kedua kiri) dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.
Gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. Dan 1% orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank.

Fakta ini sungguh menyedihkan karena kekayaan Indonesia dimonopoli oleh segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, ataupun obligasi pemerintah. Tentu persoalan ketimpangan bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan nasional.

Islam kebangsaan

Karena itu, dalam konteks mengatasi gerakan radikalisme, pemahaman ihwal pentingnya memperkokoh komitmen Islam kebangsaan perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Islam kebangsaan merupakan Islam yang memiliki semangat cinta tanah air (hubbul wathon).

Sejarah mencatat, Islam kebangsaan telah menjadi kekuatan fundamental dalam upaya melawan kolonialisme. Islam kebangsaan mempererat tali persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathoniyah).

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan belakang), Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kiri), Tokoh NU, KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berdoa ketika menghadiri Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan belakang), Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Maruf Amin (kiri), Tokoh NU, KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berdoa ketika menghadiri Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Rakernas I Hubbul Wathon yang dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia tersebut mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/18.
Dalam bahasa Prof DR (HC) KH Ma’ruf Amin, Islam kebangsaan adalah Islam yang menerima kemajemukan. Bingkai kemajemukan yang dimaksud di sini harus bersifat politis-yuridis dan teologis.

Bingkai politis-yuridis adalah kebijakan tentang bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan UUD 1945 sebagai konstitusi negaranya. Ini berarti, keputusan politik para pendiri bangsa merupakan konsensus nasional.

Sedangkan bingkai teologis adalah untuk mewujudkan integrasi nasional yang kokoh. Bingkai teologis ini menjadi perekat sekaligus pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang begitu pentingnya menjaga integrasi bangsa ini secara bersama-sama, dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan nasional, baik kaitannya dengan NKRI dan Pancasila.


Ekonomi umat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com