Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dinilainya ikut cawe-cawe dalam pembentukan relawan pemenangan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

"Tugas dan Fungsi KSP bukan relawan partai atau relawan capres," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/2/2018).

Mardani mengatakan, KSP adalah salah satu Lembaga yang dibiayai negara sesuai Perpres No. 26 Tahun 2015.

(Baca juga : Pembentukan Relawan Jokowi Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden hingga Ketum Golkar)

Dalam Perpres itu dijelaskan, hak keuangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan adalah setingkat Menteri

"KSP itu berfungsi mensupport Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bukan sebagai aktor politik dan partisan," kata Mardani.

Jika KSP bersikap tidak netral, Mardani khawatir justru akan merusak citra Jokowi yang selama ini menjaga etika dan mampu memisahkan peran-peran kenegaraan dengan perannya sebagai politisi.

Mardani menyebut, Komisi II DPR sebagai mitra kerja KSP sedang membahas mengenai hal ini.

"Bahwa ada relawan di KSP itu hak Presiden. Tapi membawa lembaga KSP ke ranah politik praktis adalah tindakan yang salah," kata Mardani.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai sebelumnya mengaku membentuk relawan pekerja untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019.

Yorrys melaporkan pembentukan relawan Jokowi ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada Selasa (27/2/2018) kemarin, Yorrys mendatangi kantor Staf Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana.

Namun, karena Moeldoko sedang berada di luar kota, ia diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

"Kita ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.