Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Koruptor, Bandar Narkoba, dan Teroris Diberi Hukuman Berat

Kompas.com - 01/03/2018, 13:12 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah terus mendukung langkah Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan bermartabat. Jokowi secara spesifik menyebut tiga pelaku yang harus mendapat hukuman berat, yakni koruptor, bandar narkoba, dan teroris.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bicara dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

"Pemerintah terus mendukung langkah Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih, yang adil dan bermartabat," kata Jokowi.

Baca juga : Mahkamah Agung Butuh Hakim Pajak, tetapi yang Mendaftar Sedikit

"Yang memberi hukuman berat dan efek jera kepada para pelaku korupsi, bandar narkoba, teroris dan siapapun yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia dan mengganggu keadilan di negara kita," tambahnya.

Jokowi mengaku memberikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kinerja Mahkamah Agung yang terus meningkat selama tahun 2017. Kepala Negara berpesan agar MA terus menghadirkan peradilan yang betul-betul kredibel dan dipercaya. Dengan begitu, kepastian hukum di Indonesia semakin tegak.

"Kepercayaan publik semakin meningkat dan kepercayaan investasi pada negara kita Indonesia semakin kuat," kata Jokowi.

Kompas TV Rencana pemeriksaan Kamis (1/3) bertujuan untuk mendalami peran dan proyek yang jadi obyek suap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com