Mahkamah Agung Butuh Hakim Pajak, tetapi yang Mendaftar Sedikit

Kompas.com - 26/01/2018, 13:48 WIB
Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap (kedua dari kiri foto) saat mengumumkan 74 calon hakim agung yang lolos tahap seleksi administrasi di kantor Komisi Yudisia (KY), Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap (kedua dari kiri foto) saat mengumumkan 74 calon hakim agung yang lolos tahap seleksi administrasi di kantor Komisi Yudisia (KY), Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) membutuhkan hakim agung dengan keahlian di bidang pajak. Jumlah hakim pajak yang ada di Mahkamah Agung saat ini dinilai masih kurang.

Namun, dalam proses seleksi calon hakim agung, Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, dari lima orang peserta yang mendaftar untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus untuk hakim pajak, tiga di antaranya sudah gugur di proses seleksi administrasi.

Artinya, hanya dua calok hakim agung di bidang keahlian pajak yang lolos seleksi administrasi. Salah satu faktor gagal di seleksi administrasi karena jenjang pendidikan di strata-1 (S1) bukan berasal dari fakultas hukum.

Syarat calon hakim agung, lanjut Maradaman, pendidikan S1-nya harus Sarjana Hukum, Sarjana Syariah, dan Sarjana Kepolisian. Kemudian harus linier dengan pendidikan S2 dan S3-nya.

"Nah, (setelah) kami teliti persyaratannya, ternyata S1-nya ekonomi. Sayangnya beliau enggak memenuhi syarat perundang-undangan," kata Maradaman, dalam jumpa pers di kantor KY, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

(Baca juga: 74 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administrasi)

Maradaman berharap dua calon hakim agung yang lolos tahap administrasi ini bisa terus lolos sampai diajukan ke DPR. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan MA akan hakim pajak.

"Nah, mudah-mudahan yang dua ini bisa lolos sampai wawancara dan diajukan ke DPR. Memang yang dibutuhkan (MA) ahli pajak. Karena di sana konon ribuan (perkara), sementara yang masih eksis di sana hanya satu (hakim)," ujar Maradaman.

Berdasarkan data Kompas.id, dari 48 hakim agung di MA saat ini, hanya satu hakim agung yang memiliki keahlian di bidang perpajakan.

Padahal, jumlah kasus perpajakan yang masuk ke MA untuk kasus kasasi dan peninjauan kembali cukup besar. Dari sekitar 3.904 perkara peninjauan kembali yang masuk ke MA tahun 2017, sebanyak 2.187 di antaranya merupakan perkara pajak.

Maradaman melanjutkan, jika dua calon hakim agung untuk pajak ini tidak lolos, tak ada jalan lain selain MA mengajukan ulang ke KY.

"Jadi kami tidak harus memenuhi kuota yang diminta MA. Kalaupun nanti enggak ada yang lolos di KY, tentu MA harus mengajukan permintaan lagi. Sayangnya memang sangat sedikit yang mendaftar untuk kamar TUN yang khusus pajak ini," ujar Maradaman.

Kompas TV 5 Dari 11 Calon Hakim MK Jalani Tes Wawancara


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Anambas Punya Potensi Luar Biasa, Jangan Sampai Warganya Hanya Jadi Penonton

Mendagri: Anambas Punya Potensi Luar Biasa, Jangan Sampai Warganya Hanya Jadi Penonton

Nasional
'Ekonomi Akan Pulih Ketika Pandemi Bisa Diatasi...'

"Ekonomi Akan Pulih Ketika Pandemi Bisa Diatasi..."

Nasional
Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Nasional
Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Nasional
Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Nasional
KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X