Mahkamah Agung Butuh Hakim Pajak, tetapi yang Mendaftar Sedikit

Kompas.com - 26/01/2018, 13:48 WIB
Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap (kedua dari kiri foto) saat mengumumkan 74 calon hakim agung yang lolos tahap seleksi administrasi di kantor Komisi Yudisia (KY), Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap (kedua dari kiri foto) saat mengumumkan 74 calon hakim agung yang lolos tahap seleksi administrasi di kantor Komisi Yudisia (KY), Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) membutuhkan hakim agung dengan keahlian di bidang pajak. Jumlah hakim pajak yang ada di Mahkamah Agung saat ini dinilai masih kurang.

Namun, dalam proses seleksi calon hakim agung, Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, dari lima orang peserta yang mendaftar untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus untuk hakim pajak, tiga di antaranya sudah gugur di proses seleksi administrasi.

Artinya, hanya dua calok hakim agung di bidang keahlian pajak yang lolos seleksi administrasi. Salah satu faktor gagal di seleksi administrasi karena jenjang pendidikan di strata-1 (S1) bukan berasal dari fakultas hukum.

Syarat calon hakim agung, lanjut Maradaman, pendidikan S1-nya harus Sarjana Hukum, Sarjana Syariah, dan Sarjana Kepolisian. Kemudian harus linier dengan pendidikan S2 dan S3-nya.

"Nah, (setelah) kami teliti persyaratannya, ternyata S1-nya ekonomi. Sayangnya beliau enggak memenuhi syarat perundang-undangan," kata Maradaman, dalam jumpa pers di kantor KY, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

(Baca juga: 74 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administrasi)

Maradaman berharap dua calon hakim agung yang lolos tahap administrasi ini bisa terus lolos sampai diajukan ke DPR. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan MA akan hakim pajak.

"Nah, mudah-mudahan yang dua ini bisa lolos sampai wawancara dan diajukan ke DPR. Memang yang dibutuhkan (MA) ahli pajak. Karena di sana konon ribuan (perkara), sementara yang masih eksis di sana hanya satu (hakim)," ujar Maradaman.

Berdasarkan data Kompas.id, dari 48 hakim agung di MA saat ini, hanya satu hakim agung yang memiliki keahlian di bidang perpajakan.

Padahal, jumlah kasus perpajakan yang masuk ke MA untuk kasus kasasi dan peninjauan kembali cukup besar. Dari sekitar 3.904 perkara peninjauan kembali yang masuk ke MA tahun 2017, sebanyak 2.187 di antaranya merupakan perkara pajak.

Maradaman melanjutkan, jika dua calon hakim agung untuk pajak ini tidak lolos, tak ada jalan lain selain MA mengajukan ulang ke KY.

"Jadi kami tidak harus memenuhi kuota yang diminta MA. Kalaupun nanti enggak ada yang lolos di KY, tentu MA harus mengajukan permintaan lagi. Sayangnya memang sangat sedikit yang mendaftar untuk kamar TUN yang khusus pajak ini," ujar Maradaman.

Kompas TV 5 Dari 11 Calon Hakim MK Jalani Tes Wawancara


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X