KPU Manokwari Selatan Akui Tak Serahkan Surat Sosialisasi Verifikasi Parpol ke PBB

Kompas.com - 01/03/2018, 13:05 WIB
Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham (batik biru) hadir memberikan keterangan tambahan untuk KPU RI dalam sidang adjudikasi di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham (batik biru) hadir memberikan keterangan tambahan untuk KPU RI dalam sidang adjudikasi di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Pemohon Partai Bulan Bintang ( PBB) melawan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI sebagai Termohon kembali digelar.

Agenda sidang mendengarkan keterangan tambahan dari Termohon. KPU RI menghadirkan seorang saksi dari KPU Provinsi Papua Barat dan tiga orang saksi dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham mengaku, pihaknya tidak bertemu dengan pengurus PBB Manokwari Selatan ketika ingin menyampaikan pemberitahuan atau sosialisasi akan dilakukan verifikasi partai politik.

"Ketika sampai di kantor PBB tak ada orang, sehingga (surat) dibawa balik," kata Abraham Ramandey dalam sidang, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Abraham juga mengatakan, tak berpikir untuk menitipkan surat tersebut kepada Ketua RT setempat, atau tetangga kantor PBB di Manokwari Selatan.

Termasuk, tidak mengubungi liaison officer (LO) PBB di kabupaten setempat.

(Baca juga: KPU Ungkap Alasan Pengurus PBB Manokwari Selatan Tak Bisa Diverifikasi)

"Kami merasa sangat genting sehingga tak menitipkan surat itu. Kami juga tak mengubungi LOPBB," kata Abraham.

Sidang dipimpin ketua majelis pemeriksa Abhan dan didampingi anggota majelis pemeriksa yakni Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Petalolo, dan Rahmat Bagja.

Hadir dalam sidang, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Wahyu Setiawan beserta tim kuasa hukum. Sedangkan, dari pihak PBB hadir Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bersama tim kuasa hukum.  

Diketahui, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu mendatang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. 

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu. Sehingga berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X