Keberadaan TGPF Novel Dinilai Mampu Hadapi Halangan Politis

Kompas.com - 01/03/2018, 12:37 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan didampingi oleh istrinya Rina Emilda saat menerima wawancara dengan sejumlah media massa di kediamannya di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan didampingi oleh istrinya Rina Emilda saat menerima wawancara dengan sejumlah media massa di kediamannya di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai keberadaan tim gabungan pencari fakta (TGPF) penyerangan air keras terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menghadapi halangan politis yang dihadapi Polri.

"Non teknisnya apa? Politik. Bisa karena high profile person, jadi bisa dugaan kasus ini melibatkan orang yang punya pengaruh kuat," ujar Dahnil saat ditemui di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Dahnil menegaskan bahwa hambatan politik membuat penuntasan kasus penyerangan Novel berjalan lambat.

Baca juga : Jokowi Ingin Dengar Laporan Kapolri Sebelum Putuskan TGPF Kasus Novel


Ia menduga, setiap penyidikan yang ditangani polisi terkait dengan orang yang berpengaruh kerapkali tidak pernah terselesaikan. Oleh karena itu, TGPF dibutuhkan untuk mendukung kinerja Polri.

"Jangan sampai TGPF diterjemahkan sebagai upaya menegasikan polisi. Justru TGPF membantu polisi mengatasi hal-hal non teknis, yang sifatnya barrier politik ini," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan mendengarkan terlebih dahulu laporan terakhir dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Hal itu dilakukan sebelum memutuskan apakah akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atau tidak.

Baca juga : Wiranto Minta Pemerintah Jangan Didesak-desak Soal TGPF Novel Baswedan

"Sebelum memutuskan untuk membentuk TGPF, Presiden ingin mendengarkan laporan progres penyelidikan yang akan dilakukan Kapolri," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2/2018).

Johan mengatakan, Jokowi akan segera memanggil Kapolri untuk menanyakan sejauh mana progres penyelidikan yang sudah didapat oleh Polri terkait dengan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

"Concern Presiden adalah kasus ini harus diungkap, dicari pelakunya. Siapa di belakang pelaku," kata mantan pimpinan KPK ini.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X