Korupsi, Mahar, dan Politik Dinasti, Cerminan Nalar Politik Rente

Kompas.com - 01/03/2018, 11:54 WIB
Ilustrasi korupsi. ShutterstockIlustrasi korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjaringnya berbagai pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai praktik nalar politik rente.

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, politik bernalar rente merupakan politik yang dibangun oleh watak egoistik. Artinya, politisi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan umum.

Padahal, seharusnya cara berpolitik menggunakan watak altruistik, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Rabu (28/2/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Rabu (28/2/2018)
"Politik itu adalah ruang altruisme, negeri kita kehilangan visi sejak awal, orang jadi PNS bukan jadi ingin pelayan publik, tapi ingin banyak sabetan, orang jadi politisi bukan karena ingin membela kepentingan publik, tapi berburu rente," ujar Dahnil ketika meluncurkan buku terbarunya berjudul Nalar Politik Rente di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu (28/2/2018).

Baca juga : Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste

Menurut Dahnil, nalar egoistik merupakan nalar ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun demikian, nalar ini digunakan oleh sebagian politisi demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

"Ada masalah dengan niat dan visi. Itulah kemudian buku ini saya sebut sebagai 'Nalar Politik Rente'. Karena politik kita diwarnai politik rente," ungkap dia.

Dahnil berharap agar politik yang dijalankan oleh para elit politisi merupakan ruang pertarungan altruistik. Politisi sejatinya harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan tak membuat kesepakatan dalam tindak kejahatan.

Di sisi lain, Dahnil menyoroti keberadaan mahar politik dalam pencalonan kandidat yang dimanfaatkan partai politik untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Baca juga : Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

"Belakangan ini, jelang pemilu semua upaya dilakukan, ketika maju harus bayar mahar berapa, bohong kalau mereka enggak bayar," kata Dahnil.

Kekhawatiran akan politik rente juga bermuara pada politik dinasi di berbagai daerah. Dahnil menganggap lahirnya politik dinasti disebabkan oleh kompetisi politik yang tidak sehat. Hanya orang-orang yang memiliki modal untuk masuk ke dunia politik.

"Pasar politik kita yang oligopoli. Oligopoli ada barrier uang, Anda enggak bisa masuk sembarangan masuk pertarungan politik. Kompetisinya bukan kompetisi ide, bukan kompetisi gagasan," ujar dia.

Hal itu membuat calon politisi yang cerdas sekaligus berintegritas terkadang sulit mengakses panggung politik untuk memperjuangkan gagasannya.

"Pasar politik kita tidak memberikan ruang bagi mereka yang berkualitas tinggi," kata Dahnil.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X