Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun

Kompas.com - 28/02/2018, 14:24 WIB
Moh. Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Populi Center terkait bursa pemilihan Presiden 2019, elektabilitas Presiden Joko Widodo masih unggul atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Secara top of mind, elektabilitas Jokowi berada pada angka 52,8 persen. Kemudian Prabowo sebesar 15,4 persen.

"Tren dari empat survei terakhir, Jokowi masih berkutat di angka 50 persenan," kata Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati di kantornya, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

(Baca juga : Ini Kriteria PDI-P untuk Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019)

Hartanto menjelaskan, hasil survei justru menunjukkan elektabilitas keduanya cenderung menurun.

Pada Desember 2017, elektabilitas Jokowi berada pada angka 54,9 persen. Sedangkan Prabowo 18,9 persen.

Selain itu, elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 0,9 persen, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 0,7 persen.

(Baca juga : PDI-P Umumkan Nama Pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 Sebelum Lebaran)

Tokoh lain, Agus Harimurti Yudhoyono 0,7 persen, Wakil Presiden Jusuf Kalla 0,5 persen, mantan Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie 0,4 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 0,4 persen, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 0,3 persen, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 0,3 persen.

Survei Populi Center digelar pada 7-16 Februari 2018, dengan melibatkan 1200 responden di 120 desa/kelurahan yang tersebar di 120 kecamatan dan di 34 provinsi se-Indonesia.

Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error 2,899 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan menggunakan pendanaan internal.

Kompas TV Joko Widodo kembali direkomendasikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai Calon Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com