Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Saya Memang Bukan Juara, tetapi Sudah Ikut Pilpres Tiga Kali

Kompas.com - 26/02/2018, 17:22 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan candaan-candaan saat ditanya terkait masa depannya setelah tidak mungkin maju lagi di Pilres 2019 oleh anggota Institut Lembang 9.

Lembang 9 adalah organisasi wadah berkumpulnya tokoh-tokoh nasional yang fokus dengan pengembangan pemikiran atau ide-ide solusi di berbagai bidang mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi.

"Saya ini memang bukan juara, tetapi satu-satunya orang Indonesia yang tiga kali ikut Pilpres, yang lain cuma dua kali," ujar Kalla dalam acara Rapimnas Lembang 9, Jakarta, Senin (26/2/2018).

"Pak SBY dua kali, Ibu Mega dua kali, Pak Wiranto dua kali, Pak Jokowi baru mau dua kali. Saya sudah tiga kali," sambung mantan Ketua Umum Golkar itu yang disambut tawa peserta Rapimnas Lembang 9.

Baca juga : Jusuf Kalla Menolak Dicalonkan sebagai Cawapres

Kalla bahkan berkelakar, karena dia sudah menang dua kali dari 3 kali percobaan, pada 2019 nanti ia jadi tidak bisa ikut Pilres lagi.

Tak cuma itu, Wapres juga menceritakan cerita lucu lantaran selama ini ia selalu berproses mencapai posisi tertinggi dalam karirnya. Misalnya, saat kuliah dulu, ia sempat menjadi sekretaris senat, wakil ketua senat, lantas menjadi ketua senat.

Begitu pun saat berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sempat menjadi sekretaris, wakil ketua, lantas menjadi ketua. Di korporasi, Kalla sempat menjadi maneger, direktur, direktur utama, hingga menjadi komisaris utama.

Namun, ceritanya agak berbeda di pemerintahan.

Baca juga : PDI-P Masih Beda Sikap soal Duet Jokowi-JK untuk Pilpres 2019

"Di pemerintahan dari menteri, menko, jadi wapres, berhenti situ (tidak jadi presiden)," ucap Kalla yang kembali mengundang tawa.

Seperti diketahui, Kalla sempat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2009 lalu. Saat itu calon wakil presidennya yakni Wiranto. Namun Kalla harus gigit jari karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali terpilih sebagai presiden untuk periode 2009-2014.

Pada 2019 nanti, Kalla sendiri sudah menolak dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Sebab, Pasal 7 UUD 1945 memberikan batas waktu jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk dua periode.

Kompas TV PDI-P pun tidak tergesa-gesa dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi dan masih akan menunggu proses komunikasi politik dengan partai lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com