Ini Kriteria PDI-P untuk Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 27/02/2018, 20:15 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANAPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tengah mengkaji nama-nama yang akan diusung sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Partai berlambang banteng bermoncong putih itu kemudian menetapkan sejumlah kriteria cawapres pendamping Jokowi.

"Saya enggak bicara orang per orang. Tapi yang pasti harus bisa menjaga NKRI, menjaga keberagaman, dan mempunyai visi-misi yang sama dengan Presiden yang akan dilantik," ujar Puan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Selasa (27/2/2018).

Selain itu, kata Puan, sosok cawapres pendamping Jokowi harus bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan masa pemerintahan di periode pertama.

"Ini kan tujuannya untuk masa depan bangsa, tentu saja diharapkan kepemimpinan presiden dan wakil presiden 2019-2024 akan lebih baik dari periode yang sekarang," ucap Puan.

(Baca juga: Jokowi Punya Tim Internal untuk Godok Cawapres)

Ketika ditanya apakah rekam jejak dan latar belakang seseorang juga menjadi kriteria yang turut dipertimbangkan PDI-P, Puan membenarkannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia tidak menyebut latar belakang apa saja yang paling berpotensi untuk menjadi pendamping Jokowi.

"Ya kita lihatlah, nama-nama dari berbagai latar belakang sudah kami kaji. Tentu saja ada hitung-hitungan tersendiri yang harus dipertimbangkan. Tapi yang paling pasti harus bisa menjaga kesatuan NKRI," ujar Puan.

Puan sebelumnya mengatakan, kemungkinan cawapres pendamping Jokowi akan diumumkan sebelum Lebaran.

"Pendaftaran (pasangan bakal capres cawapres) kan Agustus 2018 ya. Penetapannya September. Jadi ya (nama-nama bakal cawapres) keluar sebelum Lebaran semua, harusnya ya," ujar Puan.

Saat ini, PDI Perjuangan masih mengkaji nama-nama tersebut. Akan tetapi, Puan menolak menyebutkan siapa saja nama-nama yang masuk dalam kajian.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.