Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sibuk Konsolidasi Kader di Daerah, Golkar Belum Mau Bicarakan Cawapres

Kompas.com - 26/02/2018, 21:40 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan, partainya sudah melakukan konsolidasi seluruh kader di daerah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Menurut Lodewijk, ada dua langkah yang ditempuh Partai Golkar untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Pertama, menggerakkan mesin partai, yakni pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) hingga tingkat desa. Kedua, Partai Golkar juga menggerakkan fraksinya di parlemen untuk terjun ke masyarakat dalam masa reses.

"Sekarang mereka bergerak semua. Kalau Anda lihat mereka lagi masa reses laporan lewat WhatsApp atau media sosial. Luar biasa," ujar Lodewijk usai Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

(Baca juga: Golkar Ingin Cawapres Jokowi Punya Elektabilitas Tinggi)

Namun, saat ditanya soal calon kandidat cawapres pendamping Presiden Joko Widodo, Lodewijk menegaskan bahwa partainya masih fokus pada pemenangan pemilihan kepala daerah serentak.

Munaslub Partai Golkar juga telah menegaskan agar kader partai tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kami concern ke sana, sehingga tidak membicarakan siapa calon wakil presiden. Jadi kami tidak bicarakan, kami masih terlalu fokus untuk konsolidasi organisasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partainya ingin cawapres Jokowi nanti merupakan tokoh yang mumpuni dari sisi elektabilitas.

"Tidak tepat rasanya kalau calon wakil presiden ke depan, tidak memiliki nilai tambah elektoral," ujar Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Namun, ia tidak memungkiri, sebagai kader Golkar, ingin agar nama cawapres untuk Jokowi berasal dari partai berlambang beringin itu. Tokoh yang dianggap layak yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Jadi Partai Golkar berpikir bahwa lebih baik kami naikan elektablitas dulu karena itu yang nanti akan memberikan nilai tambah bagi Pak Jokowi pada 2019," kata  Ace.

Sejak jauh-jauh hari, Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk maju lagi di Pilpres 2019. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pimpinan Golkar menyebut bahwa dukungan kepada Jokowi sudah final.

Kompas TV Koalisi parpol pendukung Jokowi di pilpres 2019, semakin gemuk setelah PDI Perjuangan juga resmi mengusung Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com