Daripada Pilpres, Partai Garuda Fokus Pemilu Legislatif 2019

Kompas.com - 26/02/2018, 19:35 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Garuda lebih memilih fokus pada pemilihan calon legislatif daripada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019. Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, Partai Garuda ingin menghadirkan tokoh-tokoh baru dalam parlemen.

"Kami enggak membahas itu, fokus kami ada pemilihan caleg. Kami ingin munculkan tokoh-tokoh baru. Kita masih belum bisa mencapreskan," ujar Abdullah usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

Abdullah juga menepis adanya isu bahwa Partai Garuda telah menentukan pilihan kandidat capres tertentu. Menurut dia, mekanisme internal partai pun juga belum dilakukan.

"Ada mekanisme organisasi yang belum kami sentuh,  nantilah. Kami fokus mendapatkan parlemen. Kalaupun mengusulkan presiden nanti di periode mendatang," ucap Abdullah.

Baca juga : Partai Garuda Paling Banyak Di-Googling Netizen Indonesia

Selain itu, kata dia, Partai Garuda juga ingin menggaet potensi suara pemilih pemula yang cukup tinggi pada Pemilu 2019. Tak hanya itu, Partai Garuda juga akan merebut suara pemilih lama dalam Pemilu 2019. Sehingga Partai Garuda mengombinasikan kampanye secara konvensional dan modern, seperti melalui media sosial.

Partai Garuda akan memulai debut pertamanya di pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2019. Partai yang dipimpin ketua umum Ahmad Ridha Sabana ini merupakan satu dari empat partai baru yang akan meramaikan panggung politik tahun depan. Nomor urut 6 resmi didapatkan Partai Garuda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Soal sejarah partai ini, tak banyak yang bisa dikulik. Situs resmi partai, partaigaruda.org, tak memuat banyak informasi.

Baca juga : Verifikasi Faktual: Partai Garuda Penuhi Syarat, Partai Berkarya Belum

Partai Garuda berdiri pada 16 April 2015 dan secara legal mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07-AH.11.01 tahun 2015.

Pada Sabtu (17/2/2018), Garuda resmi ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 bersama 13 partai lainnya.

Dalam laman resminya, Partai Garuda menyatakan memprioritaskan pemilih muda sebagai target utama.

Dalam visinya, Garuda menginginkan adanya perubahan di Indonesia melalui pencapaian cita-cita nasional sebagaimana tertuang di UUD 1945.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.