Bandel Tayangkan Iklan Perindo, MNC Group Disentil KPI Pusat - Kompas.com

Bandel Tayangkan Iklan Perindo, MNC Group Disentil KPI Pusat

Kompas.com - 26/02/2018, 17:33 WIB
CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Hary Tanoesoedibjo dijerat dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Hary Tanoesoedibjo dijerat dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat lembaga penyiaran disebut masih menayangkan iklan kampanye partai politik peserta Pemilu 2019.

Padahal, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kampanye peserta Pemilu 2019 baru bisa dilaksanakan pada 23 September mendatang.

"Masih ada empat televisi yang bandel," ujar Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) Pusat, Hardly Stefano, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Empat lembaga penyiaran itu adalah GTV, MNCTV, RCTI dan iNews TV. Keempatnya menyiarkan iklan Partai Persatuan Indonesia ( Perindo).

"Empat stasiun televisi lain yang merupakan MNC group. Sampai dengan kemarin masih tayang," ujar Hardly.

(Baca juga: KPU Tegaskan Parpol Belum Boleh Tayangkan Mars Partai)

 

Karenanya, KPI Pusat akan menjatuhkan sanksi kepada empat lembaga penyiaran tersebut.

"Hari ini dikeluarkan surat peringatan empat stasiun televisi tersebut. Bentuk tindakan tidak selalu sanksi," ucap dia.

"Jumlah tersebut telah berkurang dari 12 lembaga penyiaran yang sebelumnya menayangkan iklan parpol. Delapan lembaga penyiaran telah berhenti menayangkan iklan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, KPI berharap penyelenggara pemilu segera mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan parpol tersebut.

"Kami menanti tindakan penyelenggara pemilu  terkait hal ini. Kami akan meningkatkan mekanisme sanksi kami," tegas Hardley.  



Close Ads X