Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Jokowi, Simbolisasi Istana Batu Tulis dan Pura Dalem Sakenan

Kompas.com - 26/02/2018, 10:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung Presiden Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Deklarasi tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ketiga PDI-P di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Proses deklarasi ini berkaitan erat dengan obrolan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Selasa (20/2/2018). Jokowi pun mengakui pertemuan dengan Megawati malam itu membahas Pilpres.

"Ya, kalau saya ngomong (tidak berbicara mengenai pilpres), kan, namanya bohong. Iya, saya berbicara mengenai pilpres," ujar Presiden Jokowi saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Sambil Nikmati Nasi Jambal, Jokowi dan Megawati Bahas Isu Terkini

Tak hanya deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019, sejumlah keputusan politik penting bagi PDI-P juga lahir dari pertemuan di Istana Batu Tulis.

Di tempat yang sama menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan untuk penentuan pencapresan. Saat itu, masing-masing partai menghendaki pimpinannya untuk menjadi calon presiden (capres).

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.Istimewa Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.
Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati posisi Mega sebagai capres dan posisi Prabowo sebagai cawapres. Dalam pertemuan itu, disebut-sebut PDI-P akan mendukung pencapresan Prabowo pada Pilpres 2014.

Demikian pula saat PDI-P mengusung Jokowi di Pemilu 2019, Mega dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebelumnya kerap berdiskusi di sana.

Hingga akhirnya, Mega yakin untuk mengusung Jokowi di Pemilu 2014 dan hampir semua proses pendalaman ihwal diri Jokowi berlangsung di sana

Baca juga : Bercanda soal Batu Tulis, Fadli Zon Dapat Lirikan Tajam Prabowo

Istana Batu Tulis tentu memiliki arti penting bagi PDI-P, khususnya Megawati. Di sana lah ayahandanya, Sang Proklamator Presiden Soekarno, pernah meminta jasadnya untuk disemayamkan.

Namun melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1970 Presiden Soekarno memutuskan Sang Proklamator dimakamkan di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur.

Istana yang kini dimiliki keluarga Presiden Soekarno itu, dalam perjalanannya, kerap dijadikan Megawati untuk mengambil sejumlah keputusan politik penting.

Pura Dalem Sakenan

Namun, pencapresan Jokowi kemarin tak hanya identik dengan simbol keluarga Soekarno yang lekat dengan PDI-P. Jokowi juga memilih lokasi lainnya untuk menanggapi pencapresannya di Pura Dalem Sakenan, Denpasar, Bali.

Pura Dalem Sakenan merupakan tempat suci bagi pemeluk agama Hindu. Tempat ini merupakan tempat memohon kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Karenanya, kerap dilaksanakan upacara Pujawali setiap enam bulan sekali setiap Sabtu Kliwon Wuku Kuningan di sana.

Tempat ini juga merupakan istana bagi Sang Hyang Sandhijaya, sang penjaga samudera dan dunia dari malapetaka.

Saat itu, Jokowi di sana terlebih dahulu membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di sana. Setelah itu, ia menyediakan waktu bagi wartawan yang telah menantinya di depan Pura.

Jokowi terlihat santai dan tak terburu waktu saat melayani wartawan yang menanyainya soal pencapresan dirinya sebagai bagian dari keputusan Rakernas PDI-P. Selama lima menit dengan sabar, santai, serta penuh keriangan ia menjawab pertanyaan wartawan.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo, bersama para kader PDIP lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.
Beberapa kali ia membuat wartawan kecele dengan candaannya, terutama saat ditanya siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya. Ia justru menjawab pendampingnya ialah Iriana, istrinya.

"Calon pendamping? Saya sebutkan sekarang ya namanya. Namanya adalah Ibu Iriana," seloroh Jokowi.

Para wartawan yang sedari tadi mengiranya serius lantas tertawa.

"Yaah bapak, bukan itu Pak. Cawapres," balas para wartawan.

Makna simbolis

Menanggapi simbolisasi pencapresan Jokowi, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan Megawati merupakan sosok yang lekat dengan kontemplasi di balik setiap keputusan politiknya.

"Kalau kita perhatikan ya itulah. Ibu Mega kan selalu tampil dalam wajah politik yang elegan. Yang dia yakini betul. Kita bisa lihat bagaimana proses yang terjadi, ada kontemplasi khusus di situ," kata Andreas.

Hal senada disampaikan politisi PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani. Ia menilai segala simbol yang hadir dalam pencapresan Jokowi kembali mengingatkan bahwa Presiden ke depannya ialah penjaga mandat Pancasila di semua sektor kehidupan masyarakat.

"Simbol itu kan tergantung bagaimana kemudian persepsi orang masing-masing. Tapi yang pasti itu yang harus dijaga ke depan bahwa presiden yang nanti pads periode 2019, harus mengedepankan pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi beragama," tutur Puan.

Dan sebagaimana yang harus diingat, bicara pencapresan tentunya merupakan urusan republik ini. Meminjam makna Republic yang dipopulerkan filsuf Plato, yang berarti res publica, atau urusan orang banyak.

Dengan demikian, urusan pencapresan juga melibatkan nasib rakyat yang dipimpin, bukan hanya segelintir elit politik. Dan di tangan rakyat lah masa depan pencapresan Jokowi ditentukan.

Kompas TV PDI-P pun tidak tergesa-gesa dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi dan masih akan menunggu proses komunikasi politik dengan partai lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com