Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri : Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Jangan Coba-coba Curang

Kompas.com - 25/02/2018, 16:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengumumkan menangkap oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Jawa Barat, baru-baru ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M. Iqbal mengatakan, penangkapan itu merupakan pesan yang tegas kepada penyelenggara dan pengawas Pilkada di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan praktik kecurangan.

"Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri beserta seluruh Polda akan terus melakukan ini. Jadi jangan coba-coba penyelenggara dan pengawas Pemilu melakukan praktik kecurangan. Ini komitmen kami dan ini buktinya," ujar Iqbal saat dijumpai di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2018).

Baca juga : Satgas Antipolitik Uang Tangkap Oknum Pengawas Pemilu di Jawa Barat

Iqbal mengatakan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan Satgas Antipolitik Uang, baik tingkat Mabes Polri atau tingkat Polda untuk terus mengawasi penyelenggara sekaligus pengawas Pilkada se-Indonesia agar tidak terjadi praktik kongkalikong.

"Satgas antipolitik uang dari Mabes dan seluruh Polda atas perintah Bapak Kapolri terus melaksanakan gerakan itu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dapat merusak tatanan demokrasi bangsa kita," ujar Iqbal.

Diberitakan, Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Jabar meringkus oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Garut, Jawa Barat.

Meski demikian, Iqbal belum dapat mengungkapkan secara detail soal dugaan tindak pidana yang mereka lakukan.

Baca juga : Mendagri: Politik Uang Harus Dilawan karena Itu Racun Demokrasi

"Saya tidak akan sebutkan detail dulu. Besok Kapolda Jabar akan ada konferensi pers resmi tentang hal ini," ujar Iqbal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum penyelenggara serta pengawas Pilkada yang dimaksud, yakni Ketua Panwaslu berinisial HHB dan salah satu Komisioner KPU Garut berinisial AS.

Keduanya diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu bakal calon pasangan dalam Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018.

Kedua oknum itu saat ini sedang diperiksa secara intensif di Markas Polda Jawa Barat.

Kompas TV Siswandi mengungkapkan, pada 10 januari lalu, Koalisi Umat Gerindra, PAN, dan PKS sudah 90 persen sepakat mengusung Brigjen Siswandi-Euis.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com