Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: TNI Dapat A soal Tingkat Kepuasan Publik, DPR Dapat C

Kompas.com - 23/02/2018, 19:26 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Alvara Research Center teranyar memotret tingkat kepuasan publik kepada sejumlah lembaga negara.

Survei yang melibatkan 2.200 responden itu menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara dengan kepuasan tertinggi mencapai 90,7 persen.

"Hanya satu lembaga negara dapat nilai A, yaitu TNI," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dalam surveinya, Alvara membuat skala 1-6 untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Skala 1 adalah skala sangat tidak puas, sementara skala 6 sangat puas sekali.

Selain itu, Alvara juga mengelompokkan hasil survei dengan 5 nilai, yakni E (0-33 persen), D (34-50 persen), C (51-66 persen), B (67-83 persen), dan A (83-100 persen).

(Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Oleh karena itu, dengan persentase kepuasan yang mencapai 90,7 persen, TNI mendapatkan nilai A.

Di bawah TNI, ada lembaga yang masuk kelompok nilai B. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (81,9 persen), Badan Intelijen Negara (81,1 persen), Komisi Pemilihan Umum (79,5 persen).

Selain itu, Kepolisian RI (77,2 persen), Mahkamah Agung (76,3 persen), Mahkamah Konstitusi (75,4 persen), Kejaksaan Agung (72,5 persen), Dewan Perwakilan Daerah (71 persen), dan partai politik (70 persen).

Sementara itu lembaga yang mendapatkan nilai C ada dua, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persentase kepuasan 60,6 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepuasan 56,8 persen.

"Ini belum ada kasus Undang-Undang MD3. Kalau ada itu mungkin tambah rendah lagi ya nilainya (DPR)," kata Hasanuddin.

Survei Alvara dilakukan dengan metode wawancara tatap muka kepada 2.200 responden yang berusia 17 - 65 tahun dengan margin of error 2 persen.

Survei dilaksanakan pada 15 Januari - 7 Februari 2018 di enam wilayah besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Kompas TV Terkait soal hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Kompas Petang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com