Proyek Infrastruktur Bagai Dua Sisi Mata Pisau untuk Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 23/02/2018, 09:57 WIB
Presiden Joko Widodo naik Land Rover lawas, usai meresmikan jalan Tol Layang Becakayu ruas Jakasampurna Cawang, Jumat (3/11/2017), Agus Suparto/Fotografer IstanaPresiden Joko Widodo naik Land Rover lawas, usai meresmikan jalan Tol Layang Becakayu ruas Jakasampurna Cawang, Jumat (3/11/2017),

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur pemerintah dianggap menjadi salah satu faktor paling besar yang membuat elektabilitas Presiden Joko Widodo turun.

Berulangnya peristiwa ini membuat pemerintah akhirnya mengambil kebijakan menunda sementara semua pekerjaan tol layang (elevated) di Indonesia.

"Runtuhnya beberapa infrastruktur lebih keras berpengaruh ke elektabilitas ( Jokowi)," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melalui pesan singkat, Jumat (23/2/2018).

Alasannya, proyek-proyek infrastruktur tersebut kata Hendri, seperti simbol, trofi atau piala Jokowi.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

Sebelumnya, Jokowi menuai banyak pujian karena fokus menggenjot infrastruktur dalam negeri.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri SatrioKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio
Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur, hal itu jelas akan membuat Jokowi sulit menjaga elektabilitasnya tetap tinggi.

"(Jokowi) kolektor infrastruktur. Kalau roboh terus, (Jokowi) bakal repot nahan elektabilitasnya turun," katanya.

Menurut Hendri, pemerintah bisa saja tak mengambil jalan moratorium terhadap semua proyek infrastruktur jalan layang.

Dengan catatan, perhitungannya tepat dan matang atas dampak yang timbul dari kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur tersebut.

Baca juga: Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Apalagi, pemerintah telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi.

Komite ini bertugas memastikan aspek keamanan dalam setiap pekerjaan konstruksi terpenuhi untuk mencegah kecelakaan.

"Jika perhitungannya matang, pasti tidak perlu moratorium," kata Hendri.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X