Survei Median: Basis Pemilih Jokowi Berpendidikan Rendah

Kompas.com - 22/02/2018, 15:57 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Ihsannuddin Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar basis pemilih Joko Widodo memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini diketahui dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

Dari responden yang mengaku tidak tamat SD, sebanyak 40,9 persen memilih Jokowi. Lalu, dari responden yang mengaku tamatan SD, sebanyak 39 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Jokowi. Basis pemilih Jokowi semakin kecil di tingkat pendidikan SMP (37,4 persen), SMA (27 persen), S1 (13,7 persen) dan S2/S3 (10 persen).

"Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin rendah basis pemilihnya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2019).

Menurut Rico, angka yang didapat Jokowi ini berbanding terbalik dengan yang didapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebagian besar basis pemilih Prabowo justru dari kalangan berpendidikan tinggi.


Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

Responden yang mengaku lulusan S2/S3 dan memilih Prabowo sebesar 40,0 persen. Lalu, dari responden yang mengaku tamatan S1, sebanyak 34 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

Basis pemilih Prabowo semakin kecil di tingkat pendidikan SMA (25,1persen), SMP (22,8 persen), SD (21 persen), dan tidak tamat SD (13,7 persen).

"Prabowo semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak pemilihnya," kata Rico.

Rico menilai, banyak pemilih Jokowi dari kalangan pendidikan rendah karena tertarik dengan kepribadian Jokowi yang merakyat dan sederhana.

Baca juga : Gerindra, Prabowo Subianto, dan Pilihan Menjadi Oposisi

Sementara, para pemilih dari kalangan pendidikan tinggi tak hanya menilai dari sosok personal atau citra semata, tapi juga terkait kinerja dan kebijakannya

"Pencitraan tak lagi efektif bagi kalangan yang berpendidikan. Kalau yang dikeluhkan tarif listrik, ya konkrit listrik harus turun, baru suaranya naik," kata Rico.

"Kalau yang dikeluhkan ekonomi sehari-hari, ya itu harus berhasil dulu. Tidak bisa ditutupi dengan bagi-bagi sepeda misalnya," tambahnya.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Dalam survei ini, Jokowi sebagai petahana masih mendapat elektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 35,0 persen responden. Sementara Prabowo berada di bawah Jokowi dengan 21,2 persen.

Muncul juga tokoh alternatif seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (5,5 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (4,5 persen) dan Komandan Satgas Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,3 persen). Sementara calon lainnya mendapatkan angka di bawah 2 persen.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X