Survei Median: Basis Pemilih Jokowi Berpendidikan Rendah

Kompas.com - 22/02/2018, 15:57 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Ihsannuddin Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar basis pemilih Joko Widodo memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini diketahui dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

Dari responden yang mengaku tidak tamat SD, sebanyak 40,9 persen memilih Jokowi. Lalu, dari responden yang mengaku tamatan SD, sebanyak 39 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Jokowi. Basis pemilih Jokowi semakin kecil di tingkat pendidikan SMP (37,4 persen), SMA (27 persen), S1 (13,7 persen) dan S2/S3 (10 persen).

"Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin rendah basis pemilihnya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2019).

Menurut Rico, angka yang didapat Jokowi ini berbanding terbalik dengan yang didapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebagian besar basis pemilih Prabowo justru dari kalangan berpendidikan tinggi.

Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

Responden yang mengaku lulusan S2/S3 dan memilih Prabowo sebesar 40,0 persen. Lalu, dari responden yang mengaku tamatan S1, sebanyak 34 persennya juga menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

Basis pemilih Prabowo semakin kecil di tingkat pendidikan SMA (25,1persen), SMP (22,8 persen), SD (21 persen), dan tidak tamat SD (13,7 persen).

"Prabowo semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak pemilihnya," kata Rico.

Rico menilai, banyak pemilih Jokowi dari kalangan pendidikan rendah karena tertarik dengan kepribadian Jokowi yang merakyat dan sederhana.

Baca juga : Gerindra, Prabowo Subianto, dan Pilihan Menjadi Oposisi

Sementara, para pemilih dari kalangan pendidikan tinggi tak hanya menilai dari sosok personal atau citra semata, tapi juga terkait kinerja dan kebijakannya

"Pencitraan tak lagi efektif bagi kalangan yang berpendidikan. Kalau yang dikeluhkan tarif listrik, ya konkrit listrik harus turun, baru suaranya naik," kata Rico.

"Kalau yang dikeluhkan ekonomi sehari-hari, ya itu harus berhasil dulu. Tidak bisa ditutupi dengan bagi-bagi sepeda misalnya," tambahnya.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Dalam survei ini, Jokowi sebagai petahana masih mendapat elektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 35,0 persen responden. Sementara Prabowo berada di bawah Jokowi dengan 21,2 persen.

Muncul juga tokoh alternatif seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (5,5 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (4,5 persen) dan Komandan Satgas Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,3 persen). Sementara calon lainnya mendapatkan angka di bawah 2 persen.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X