Kompas.com - 21/02/2018, 18:57 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI Bidang Hukum, Syarifuddin Noor ketika ditemui usai mendaftarkan gugatan partainya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (21/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI Bidang Hukum, Syarifuddin Noor ketika ditemui usai mendaftarkan gugatan partainya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendaftarkan gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (21/2/2018).

PKPI sebelumnya dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI Bidang Hukum, Syarifuddin Noor, mengatakan, PKPI mempersoalkan data dalam Sipol KPU yang berbeda dengan kondisi faktual parpol.

Kata dia, ada ketidaksesuaian data yang ada dalam Sipol KPU dengan kondisi faktual saat verifikasi dilakukan di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

"Masalah utama kembali pada Sipol. Kami berharap proses verifikasi mengacu pada dokumen faktual. Sebab data Sipol pada verifikasi itu kan diwajibkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," terang dia.

(Baca juga: Meski Tak Lolos Verifikasi KPU, PKPI Tetap Optimistis Ikut Pemilu 2019)

Padahal menurut dia, ada perubahan data Sipol yang dilakukan oleh PKPI usai ada putusan MK. Sementara pada saat verifikasi, KPU justru menggunakan data Sipol yang belum diubah.

"Syarat administrasi sesuai data Sipol sudah memenuhi syarat. Sementara saat verifikasi secara faktual ditemukan perbedaan antara kondisi faktual dengan data Sipol," ucap dia.

Untuk itu, kata Syarifuddin, keputusan KPU yang menetapkan parpolnya tidak ikut Pemilu 2019 tersebut merupakan keputusan prematur.

"Menurut kami, penetapan status TMS kepada PKPI perlu diklarifikasi kepada KPU," ujar dia.

KPU RI sebelumnya menyatakan PKPI tidak lolos verifikasi nasional parpol calon peserta Pemilu 2019. Penyebabnya, PKPI dianggap tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di kabupaten/kota di tiga provinsi yakni Jawa Barat,  Jawa Tengah dan  Jawa Timur.  

Sementara, KPU RI memastikan 14 parpol lolos sebagai peserta Pemilu 2019, yakni PDI-P, Golkar, PPP,  PKB, Partai NasDem, Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, PKS dan PAN. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X