Dalam Dua Bulan, Polri Tetapkan 18 Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

Kompas.com - 21/02/2018, 17:29 WIB
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/2/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANADirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/2/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menciduk beberapa orang atas kasus ujaran kebencian di media sosial sejak Januari 2018.

Hingga saat ini, 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang ditangkap ini yang pertama kali dan berulang kali (melakukan ujaran kebencian)," ujar Kepala Subdirekotrat I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Irwan mengatakan, 18 tersangka itu berasal dari beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, hingga Sumatra Utara.

Kasusnya beragam, mulai dari penghinaan kepada tokoh agama, penghinaan kepada penguasa atau badan usaha, pencemaran nama baik, hingga isu berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

(Baca juga: Ada Kampanye SARA, Fitnah, dan Ujaran Kebencian, Bisa Lapor ke Bawaslu)

Menurut Irwan, ujaran kebencian dan berita bohong diunggah para tersangka melalui media sosial, salah satunya Facebook.

Kini, 18 tersangka terancam dipenjara paling lama tiga tahun berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atas perbuatannya melakukan ujaran kebencian, SARA, hingga pencemaran nama baik.

"Jadi, penyampaian berita bohong juga bisa dipidana seusai undang-undang yang berlaku," kata Irwan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X