PDI Perjuangan dan Perjalanan Panjangnya di Pemilu

Kompas.com - 21/02/2018, 07:52 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto menunjukkan nomor urut 3 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto menunjukkan nomor urut 3 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan ( PDI-P) merupakan salah satu partai lama yang telah mengikuti beberapa kali pemilu.

Pada Pemilu 2019, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mendapatkan nomor urut 3.

Seperti apa sejarah pembentukan partai ini dan perjalanan panjangnya mengikuti pemilu?

Sejarah PDI-P

Dikutip dari pdi-perjuangan.or.idPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan pada 10 Januari 1973.

PDI merupakan fusi dari sejumlah partai berbasis nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba.

Baca juga: PDI Perjuangan: Nomor 3 Tidak Hanya Salam Metal...

Selain fusi dari golongan nasionalis, PDI juga terdiri dari fusi partai berbasis agama yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai-partai ini kemudian disatukan akibat adanya aturan penyederhanaan partai di era Orde Baru.

Dengan demikian, Pemilu 1977-1997 hanya diikuti oleh tiga partai yaitu PDI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar.

Pada 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua umum hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah sehingga muncul konflik internal.

Pada 1996, PDI menggelar kongres pemilihan ketua umum yang ditentang Megawati. Kongres tersebut lantas memilih Soerjadi sebagai ketua umum.

Baca juga: Pilpres 2019, PDI-P Tetap Pilih Jokowi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X