Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri BUMN Wacanakan Bentuk Direktorat Keamanan dan Keselamatan Kerja

Kompas.com - 20/02/2018, 20:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mewacanakan membentuk direktorat yang khusus menangani keamanan kerja di setiap proyek infrastruktur di Indonesia.

"Sebentar lagi akan ada rapat pemegang saham. Saya sedang melihat perlukah adanya direktorat yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keamanan," ujar Rini saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Selasa (20/2/2018).

Pasalnya, sektor keamanan dan keselamatan kerja dalam sebuah proyek infrastruktur selama ini dipegang oleh general manager perusahaan BUMN. Oleh sebab itu, sering terjadi kelonggaran dalam hal prosedur keamanan dan keselamatan kerja.

"Dulu, secara konstruksi ada di satu titik, GM bertanggung jawab menyeluruh. Tapi ya saat ini menurut saya keselamatan harus dari pusat agar independen sifatnya," ujar Rini.

(Baca juga: Basuki: Moratorium Proyek Infrastruktur Layang Perintah Presiden)

Meski demikian, Rini beserta jajarannya masih mengkaji apakah direktorat itu akan ditempatkan di kementeriannya atau di setiap perusahaan BUMN yang ada.

Sampai keputusan tersebut diambil nanti, Rini telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk benar-benar mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja saat mengerjalan proyek infrastruktur.

Menurut dia, jangan sampai terjadi lagi kecelakaan kerja yang memakan korban.

Tentang beberapa kecelakaan kerja yang sudah terjadi sebelumnya, Rini menyerahkan sanksinya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai menteri teknis untuk akhirnya sanksinya seperti apa. Sanksi itu tujuannya supaya semua pihak menyadari bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Rini.

Untuk diketahui, insiden kecelakaan kerja kembali terjadi Selasa (20/2/2018) dini hari. Kali ini kecelakaan terjadi pada proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang digarap Waskita Karya.

Imbas peristiwa ini, tujuh orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RS UKI Cawang, Jakarta Timur.

Insiden ini adalah proyek infrastruktur pemerintah ke-14 yang mengalami kecelakaan kerja.

Kompas TV Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meluruskan tentang kebijakan pemerintah pasca kecelakaan konstrukski tol Becakayu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com